Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu telah diterima pimpinan DPR dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa menjelaskan, jumlah pengusul yang disampaikan masing-masing fraksi mencapai 120 orang. Berdasarkan perincian, sebanyak 14 anggota dari PDIP, 13 anggota dari Golkar, 69 anggota dari Nasdem, 18 anggota dari PKB, 28 anggota dari PKS, satu anggota dari PAN, 18 anggota dari Partai Demokrat, dan 11 anggota dari Gerindra.
"Total yang mengusulkan untuk menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," kata Saan.
Saan mengatakan pimpinan DPR RI telah menerima usulan itu sesuai Ketentuan Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Adapun substansi yang disampaikan para pengusul, HMP itu merujuk pada pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Lantas bagaimana tahapan selanjutnya?
Pengajuan 120 tanda tangan anggota DPR belum otomatis membuat Gibran dimakzulkan atau diberhentikan sebagai wapres. Masih ada tahapan konstitusional yang harus dilalui melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berikut penjelasannya menurut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
1. Pimpinan DPR akan mempelajari usulan, memeriksa kelengkapan administrasi, serta meminta pandangan fraksi-fraksi. Usulan kemudian diproses sesuai tata tertib DPR dan mekanisme HMP.
2. Usulan HMP harus dibawa ke forum Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika DPR menyetujui penggunaan HMP, DPR akan merumuskan pendapat resmi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpemenuhan persyaratan jabatan oleh Gibran.
3. DPR mengajukan pendapat kepada MK. Ini merupakan tahapan penting dalam proses pemakzulan. Berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, permintaan kepada MK hanya dapat diajukan apabila:
- Rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR.
- Pendapat pemberhentian disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir.
4. MK memeriksa dan memutus pendapat DPR. MK akan memeriksa apakah alasan pemakzulan memiliki dasar konstitusional. Untuk kasus Gibran, pokok persoalannya dapat berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wapres. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
5. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usulan kepada MPR. Apabila MK menyatakan wapres terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wapres, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
6. MPR menggelar sidang untuk memutuskan pemberhentian. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR. Dalam sidang tersebut:
- Gibran diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
- Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR.
- Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir.
6. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan MPR menyetujui pemberhentian, barulah Gibran resmi diberhentikan sebagai wapres.