Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mencatat sebanyak 18.213.466 keluarga sudah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah untuk menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan akuntabel.
"Itu per hari ini, ada 18 juta lebih yang masuk dalam layanan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui di Jakarta, Kamis.
Dia mengaku optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah, dan bisa mencapai target minimal sebanyak 96.004.487 keluarga dari total penduduk yang terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital akhir tahun ini.
Keyakinan itu tidak lepas dari dukungan relawan atau disebut sebagai Agen Perlinsos yang saat ini jumlahnya sudah sebanyak 1.055.776 orang yang membantu pemerintah melakukan pendaftaran sekaligus pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini secara serentak.
Dia menjabarkan bahwa keterlibatan agen berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di daerah, perangkat desa/ kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, kader dasawisma, pengurus RT/RW, operator data desa, kepala desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, terdapat pula pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), pendamping sosial, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
“Data yang lebih akurat dan real time, data yang bisa dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan sosial. Dengan begitu, diharapkan bantuan-bantuan pemerintah makin tepat sasaran diterima oleh mereka yang berhak,” jelasnya.
Perlinsos Digital merupakan langkah pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat paling membutuhkan.
Melalui sistem ini, profil penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan identitas berdasarkan nama dan alamat, tetapi juga dilengkapi dengan pengenalan wajah melalui teknologi biometrik atau face recognition.
Sistem tersebut juga mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Daya listrik rumah tangga PLN, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Saifullah menilai, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemadanan data berdasarkan berbagai indikator, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga kepemilikan atau keterlibatan dalam pendirian perusahaan yang tercatat pada Kementerian Hukum.
“Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo untuk supaya kita bersama-sama menghadirkan data yang lebih akurat,” kata dia.