Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan penegakan hukum terus berjalan.
"Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (9/11/2026).
Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat ada karhutla di lahan konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi. Luasnya lebih dari 33 ribu hektare.
"Dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare," ujarnya.
Dudung menyebut Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi itu berupa lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin dan delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
"Selain itu terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas," tuturnya.
Dudung mengatakan angka tersebut menunjukkan penegakan hukum terus berjalan. Hal ini juga sebagai pengingat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.
"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tutupnya.