Upaya yang dilakukan sebenarnya dimulai dari desa. Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain
Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar daerah, menyusul kasus tujuh warga Pangalengan yang terlantar di Maluku Utara.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah di Bandung, Jumat, mengatakan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi di tingkat desa agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang belum jelas kepastiannya.
"Upaya yang dilakukan sebenarnya dimulai dari desa. Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain," katanya.
Menurutnya, warga Pangalengan yang terlantar di Maluku Utara sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan upah Rp150 ribu per hari, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata proyek yang dituju sudah dikerjakan oleh orang lain sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
Para pekerja tersebut kemudian mengundurkan diri setelah bekerja selama lima hari dan sempat ditampung di Desa Nurweda, tempat mereka memperoleh pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dinas Sosial Kabupaten Bandung turut berkoordinasi dengan Baznas Kabupaten Bandung dan pihak terkait untuk membantu pemulangan warga tersebut setelah mereka mengalami kesulitan biaya perjalanan akibat tidak memiliki penghasilan.
"Alhamdulillah, dari Dinas Sosial kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Bandung untuk pemulangan mereka. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Halmahera serta pihak sekretaris desa yang menampung teman-teman dari Kabupaten Bandung ini," ujarnya.
Ia mengatakan warga yang terlantar tersebut mendapatkan perlakuan baik selama berada di Desa Nurweda, termasuk kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan pekerjaan sementara sehingga dapat bertahan selama menunggu proses kepulangan.
Dinas Sosial Kabupaten Bandung juga mencatat penanganan warga terlantar masih menjadi persoalan yang cukup sering terjadi.
UPTD Dinas Sosial menyebut pihaknya telah menangani sekitar 62 warga terlantar sepanjang tahun ini, termasuk warga yang membutuhkan bantuan untuk kembali ke daerah asal.
Menurut dia, tingginya jumlah warga terlantar tersebut perlu diantisipasi melalui edukasi serta penyediaan solusi pekerjaan agar masyarakat tidak harus mencari penghasilan hingga ke daerah lain tanpa kepastian pekerjaan.