BUDAPEST — Penahanan Aron Orban, adik mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, memunculkan paradoks politik di Eropa. Sang kakak dikenal sebagai salah satu tokoh paling keras menentang imigrasi, sementara adiknya kini menghadapi penyelidikan dugaan penyelundupan manusia yang melibatkan lebih dari 100 warga Vietnam.
Aron Orban, pengusaha berusia 49 tahun, ditahan aparat Hungaria pada Senin (9/11/2026). Ia menjadi salah satu dari empat tersangka dalam penyelidikan dugaan penyelundupan manusia secara terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial.
Reuters melaporkan pada Selasa (10/11/2026), Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengonfirmasi penahanan tersebut ketika berbicara di Berlin, Jerman. Penahanan itu menjadi sorotan karena berlangsung setelah berakhirnya pemerintahan Viktor Orbán yang berkuasa selama 16 tahun. Orbán, yang memimpin Partai Fidesz, selama bertahun-tahun dikenal sebagai tokoh nasionalis Eropa yang menerapkan kebijakan pembatasan imigrasi secara ketat.
Menurut Kepolisian Hungaria, empat orang yang ditangkap terdiri atas tiga laki-laki dan seorang perempuan. Mereka diduga membantu warga Vietnam memasuki wilayah Schengen melalui pengurusan visa dengan menggunakan kegiatan pelatihan sebagai alasan kedatangan.
Kejaksaan Hungaria pada Selasa (10/11/2026) mengungkapkan bahwa dugaan kegiatan penyelundupan manusia tersebut telah berlangsung sejak 2022. Keterangan ini memperluas rentang waktu penyelidikan yang sebelumnya disebut kepolisian berfokus pada aktivitas selama beberapa bulan pada 2024.
Lebih dari 100 Warga Vietnam
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Hungaria, jaringan tersebut diduga membantu sedikitnya 100 warga Vietnam melintasi perbatasan secara ilegal untuk memperoleh keuntungan finansial.
Para tersangka diduga menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang bersifat fiktif guna membantu pemohon mendapatkan visa melalui prosedur yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Dalam keterangan terpisah pada 9 November, Kepolisian Hungaria menjelaskan bahwa jaringan tersebut membantu pengurusan visa melalui perwakilan diplomatik Hungaria di Vietnam.
Para pemohon dikenai biaya yang disebut sebagai biaya perekrutan. Menurut penyidik, uang tersebut kemudian diduga dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat.
Sebagian warga Vietnam memang mengikuti pelatihan singkat setelah tiba di Hungaria. Namun, polisi menyatakan mereka tidak meninggalkan negara tersebut sebelum masa berlaku visanya berakhir.
Sebagian besar pemohon lainnya bahkan diduga tidak mengikuti pelatihan yang sebelumnya dicantumkan sebagai alasan permohonan visa.
Penyidik menduga tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka adalah mencapai negara-negara Eropa Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Operasi penangkapan dilakukan oleh Biro Investigasi Nasional Hungaria (NNI) bersama Kantor Nasional Pemulihan dan Perlindungan Aset (NVVH).
Penggeledahan berlangsung di empat lokasi yang tersebar di Budapest, Fót, dan Dunakeszi. Aparat menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang lain yang berpotensi menjadi alat bukti.
Kepolisian juga melibatkan unit Pusat Penanggulangan Terorisme Hungaria (TEK) dalam operasi di dua lokasi karena memperkirakan kemungkinan adanya senjata api.
Penyelidikan tersebut mendapat dukungan dari Europol, lembaga kerja sama penegakan hukum Uni Eropa.
Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Kasus yang menjerat Aron Orban menjadi perhatian karena ancaman hukuman penyelundupan manusia diperberat selama pemerintahan kakaknya sendiri.
Media independen Hungaria, Telex, melaporkan pada 10 November bahwa perubahan hukum pidana pada masa pemerintahan Partai Fidesz memperberat hukuman bagi pelaku penyelundupan manusia yang beroperasi secara terorganisasi.