Jakarta (ANTARA) - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menyatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan atau surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah yang menjadi polemik.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi Yopis Piternalis dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas polemik administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut. Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut surat itu.
Selain itu, mereka turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Untuk itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.
Sementara, perwakilan Advokat Aksi asal Bogor Elyas M. Situmorang menilai pengunduran diri Gibran tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan suket tersebut.
"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," ujar Elyas.
Perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko menyoroti wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA.
Alexander mempertanyakan kedudukan hukum Gibran untuk menempuh upaya hukum tersebut karena bukan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara itu.
Advokat Aksi memastikan akan terus mengawal proses hukum dan konstitusional terkait persoalan tersebut. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.
Sebelumnya, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.