Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.
AHY, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, menyebut Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses penggantian wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata dia.
Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan presiden keenam Republik Indonesia.
Di sisi lain, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional.
Dia menekankan, pemerintahan dan agenda pembangunan harus tetap berjalan di tengah proses tersebut.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.
Gibran menyerahkan langsung surat berhenti sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.