JAKARTA -- Al Washliyah menyayangkan pengibaran bendera pelangi dan kampanye LGBT dalam Women's March Jakarta 2026 belum lama ini. Dalam orasinya, aktivis LGBT menegaskan bahwa komunitas LGBT juga membayar pajak dan berhak mendapatkan penghormatan sebagai bagian dari masyarakat, mereka juga mengatakan bahwa keberadaan LGBT bukan ancaman bagi negara, dan menegaskan lebih bangga jadi LGBT daripada jadi polisi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, KH Masyhuril Khamis meminta aparat penegak hukum menindak mereka yang secara terang-terangan mengatakan lebih bangga jadi LGBT ketimbang polisi.
"Mohon ada tindakan aparat hukum agar ada efek jera, apalagi mereka menyatakan bangga jadi LGBT dari pada jadi polisi," kata Kiai Masyhuril kepada Republika, Jumat (13/11/2026)
Sebelumnya, OIC Youth Indonesia menyayangkan pengibaran bendera pelangi dan kampanye LGBT dalam Women's March Jakarta 2026. Organisasi kepemudaan tersebut menilai polemik simbol berpotensi mengalihkan perhatian dari agenda perlindungan perempuan dan mengaburkan substansi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kiai Masyhuril mendukung pernyataan Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita yang secara khusus menyoroti penyandingan simbol LGBT dengan bendera Palestina dalam aksi yang berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026. Menurutnya, solidaritas terhadap Palestina seharusnya tetap berpusat pada hak kemerdekaan, kedaulatan, dan perlindungan rakyat Palestina.
"Persoalan kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan pendidikan dan ekonomi, serta perlindungan tenaga kerja perempuan masih membutuhkan perhatian serius," kata Astrid.
Dalam aksi dan orasinya, aktivis LGBT menegaskan bahwa lebih bangga jadi LGBT daripada jadi polisi. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ihsan Tanjung mengatakan, orang yang membandingkan perbuatan LGBT dengan polisi itu sama saja menghina profesi polisi dan institusi polisi.
"Saya pikir itu adalah sebuah perbuatan yang harus disikapi secara serius, artinya kalau ada oknum-oknum (polisi) yang melakukan tindakan di luar ketentuan hukum, tidak berarti digeneralisir sebagai sebuah institusi," kata Ihsan kepada Republika, Selasa (10/11/2026)
Ihsan menegaskan, orasi aktivis LGBT tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Maka orang-orang seperti itu harus ditindak secara tegas. Kalau tidak ditindak tegas, maka akan menjadi preseden di kemudian hari. Dampaknya, semua orang akan begitu mudahnya menghina institusi, terlebih yang dihina adalah institusi penegak hukum.
"Saya sebagai Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum, kami yang mengurus RUU soal LGBT ini, dan dalam pembahasan kami itu jelas menyatakan bahwa LGBT ini adalah penyimpangan dan penyakit, harus diwaspadai karena bisa menghancurkan generasi muda kita," ujarnya.
Ia mengingatkan, LGBT adalah kaum yang dimusnahkan oleh Allah SWT pada masa Nabi Luth. Jangan sampai generasi muda tidak tahu bahwa LGBT adalah penyakit, mereka diazab sejak masa Nabi Luth.