Politik

Andre Rosiade: Kementerian PU Segera Bangun Jembatan Bailey di Sumpur Kudus

Andre Rosiade (dok.istimewa)
Andre Rosiade (dok. istimewa)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengawal pembangunan jembatan bailey di Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Andre mengatakan proyek jembatan itu telah disepakati untuk segera dibangun.

Langkah itu dilakukan Andre setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pagi ini. Dalam komunikasi tersebut, Andre menyampaikan kondisi akses masyarakat Sumpur Kudus yang sudah lama mengalami kerusakan.

"Pagi ini, Jumat, 20 November 2026, saya sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Menteri PU. Saya menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan Inpres Jalan Daerah atau IJD 2027, terlalu lama masyarakat Sumpur Kudus menunggu, apalagi jalannya sudah rusak bertahun-tahun," kata Andre kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Jembatan bailey merupakan jembatan rangka baja modular yang dapat dirakit dengan cepat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat Sumpur Kudus hingga penanganan jalan melalui program IJD 2027 dapat dilaksanakan.

Andre mengatakan Menteri PU Dody Hanggodo menyetujui pengiriman jembatan bailey untuk masyarakat Sumpur Kudus. Menurut Andre, jembatan tersebut akan digunakan sambil menunggu anggaran dan pelaksanaan IJD 2027.

"Beliau setuju akan mengirimkan jembatan bailey untuk masyarakat Sumpur Kudus sampai nanti IJD 2027 bisa dieksekusi," ujar Andre.

Andre menegaskan pengiriman jembatan bailey bukan berarti pembangunan jalan melalui IJD 2027 dihentikan. Sebaliknya, solusi sementara tersebut dilakukan agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses yang lebih baik, sementara pembangunan jalan tetap didorong untuk direalisasikan pada 2027.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PU, Andre langsung melakukan conference call dengan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yusril serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU di Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi.

Dalam koordinasi tersebut, Andre meminta data detail mengenai kebutuhan jembatan bailey yang diperlukan masyarakat Sumpur Kudus. Data tersebut selanjutnya akan segera disampaikan kepada Menteri PU sebagai bahan untuk menindaklanjuti kebutuhan di lapangan.

"Saya minta data berapa detailnya kebutuhan jembatan bailey yang akan saya segera kirimkan ke Pak Menteri PU sehingga Pak Menteri PU bisa mengeksekusi jembatan bailey yang dibutuhkan masyarakat Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjung," tutur Andre, Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Menurut Andre, langkah tersebut merupakan bagian dari upayanya mengawal kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, khususnya persoalan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas warga.

Ia berharap proses teknis pengiriman jembatan Bailey dapat segera dilakukan sehingga masyarakat memperoleh solusi sementara dalam waktu dekat. Di sisi lain, pembangunan jalan yang telah didorong melalui IJD tetap menjadi target penanganan pada 2027.

"Minta doa dan dukungannya supaya ini bisa kita eksekusi segera," kata Andre.

Dengan langkah tersebut, Andre berharap masyarakat Sumpur Kudus tidak perlu menunggu hingga pembangunan permanen selesai untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Jembatan bailey menjadi solusi sementara, sedangkan pembangunan jalan melalui IJD 2027 tetap dikawal agar persoalan infrastruktur di kawasan tersebut dapat ditangani secara lebih permanen.

Diketahui, langkah pengawalan terhadap jalan rusak di Sumpur Kudus ini melanjutkan perhatian Andre terhadap sejumlah persoalan infrastruktur di Sumbar. Sebelumnya, Andre juga menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terkait kondisi jalan di Sumpur Kudus terus dikawal agar dapat masuk penanganan pemerintah pusat melalui program IJD 2027.

Tidak hanya di Sijunjung, Andre juga sebelumnya mengawal pembangunan jalan dan jembatan di Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Persoalan akses dan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut turut menjadi perhatian Andre dalam koordinasinya dengan pemerintah pusat agar penanganannya dapat segera dilakukan dengan IJD 2027.