Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI berkomitmen menampung dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan para pekerja, sekaligus mendorong komunikasi dengan PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi buruh dapat menemukan solusi terbaik.
Dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/11). Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dirinya berpihak kepada para pekerja. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui opsi yang logis dan masuk akal sehingga memberikan kepastian sekaligus meningkatkan status dan kesejahteraan para pekerja.
"Nah, kami pasti berpihak kepada Mas-Mas. Tapi tentu kita harus cari opsi yang logis, masuk akal. Saya rasa usulan opsi satu, opsi dua ini agak logis, memberikan kepastian teman-teman lebih ada jaminan. Yang kedua, memberikan kepastian teman-teman naik kelas, yang dulu tidak jelas statusnya jadi jelas," kata Andre pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini.
Andre kemudian menjelaskan sejumlah opsi yang menurutnya dapat menjadi jalan keluar. Pertama, pekerja yang sebelumnya bekerja melalui mandor diarahkan menjadi PHL (pegawai harian lepas) secara langsung atau direct, sehingga memiliki hubungan kerja dan status yang lebih jelas "Pertama, masuk opsi PHL langsung, direct, tidak lewat mandor. Itu satu," ujarnya.
Menurut Andre, perubahan tersebut akan memberikan kepastian yang sebelumnya belum diperoleh pekerja. Jika sebelumnya pekerja berada di bawah mandor dan tidak memiliki kelengkapan dokumen maupun jaminan yang memadai, skema PHL langsung dinilai sebagai sebuah peningkatan status.
"Dulu kan lewat mandor, nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK (Krakatau Baja Kontruksi). Itu naik kelasnya," katanya.
Kedua, Andre menyoroti persoalan upah. Ia menyebut pekerja harus mendapatkan jaminan upah sesuai ketentuan UMK/UMR dan tidak lagi mengalami pemotongan oleh mandor. "Yang kedua, dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, nggak boleh dipotong mandor sesuai dengan UMR. Karena berarti kan naik dua nih, naik kelasnya," ujar Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menjelaskan, jika sebelumnya pendapatan pekerja tidak sampai pada standar upah minimum karena adanya pemotongan, maka penerapan upah sesuai ketentuan menjadi peningkatan berikutnya bagi para pekerja. "Dulu dipotong, nggak sampai UMR, sekarang sesuai UMR, udah dua," katanya.
Sementara opsi ketiga, Andre membuka kemungkinan adanya peningkatan status pekerja setelah satu tahun. Menurutnya, apabila kondisi perusahaan sehat, pekerja yang berstatus PHL dapat dibicarakan untuk menjadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
"Yang ketiga, kita buka opsi setahun kemudian kita duduk bareng. Kalau perusahaan sehat, otomatis PHL ini bisa jadi PKWT," kata Andre.
Andre menyebut ketiga opsi tersebut sebagai bentuk 'kenaikan kelas' bagi pekerja. Ia berharap solusi yang dibangun dapat memberikan kepastian kepada buruh sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kesehatan perusahaan. "Ketiga-tiganya kenaikan kelas, supaya pegangan," ujar Andre.
Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI siap memfasilitasi komunikasi antara para pekerja dan PT Krakatau Steel. Menurutnya, dialog penting dilakukan agar persoalan yang disampaikan para buruh tidak berhenti sebatas aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan solusi konkret.
"Kami siap memfasilitasi komunikasi serta mendorong dialog bersama PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja dapat menemukan solusi terbaik," kata Andre.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Komisi VI menerima aspirasi yang disampaikan para pekerja. Ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian dan diperjuangkan sesuai kewenangan Komisi VI DPR RI.
"Kami menerima aspirasi dari teman-teman pekerja. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan kami di Komisi VI. Kami juga akan terus mengawal agar ada komunikasi dan solusi yang terbaik bagi para pekerja," ujar Anggia.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi VI DPR RI untuk memastikan aspirasi para pekerja mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pihak terkait. Komisi VI berharap dialog antara pekerja dan PT Krakatau Steel dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.