Anggaran Bencana Rp 59 Triliun, Baru Terserap 56%

Liputan6.com, Jakarta - () melaporkan penyerapan untuk mencapai Rp 33,69 triliun per 10 November 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 56,76 persen dari total anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 59,35 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program penanganan bencana, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kejadian bencana di daerah lainnya.

"Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November, di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Suahasil turut memaparkan perkembangan penyerapan anggaran untuk pemulihan wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk rencana induk kementerian/lembaga sebesar Rp 30,9 triliun.

Selain itu, terdapat anggaran kegiatan pendukung senilai Rp 8,5 triliun dan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran pemulihan Sumatera tercatat mencapai Rp 30,78 triliun. Artinya, masih ada Rp 20,06 triliun yang perlu direalisasikan dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Suahasil berharap sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemulihan yang telah direncanakan pemerintah.

Di luar program pemulihan Sumatera, pemerintah juga menyediakan anggaran Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari total alokasi tersebut, dana yang telah terealisasi mencapai Rp 1,17 triliun.

Anggaran penanganan karhutla tersebar di tujuh kementerian dan lembaga. Salah satunya mencakup dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan Rp 970 miliar untuk penanganan bencana di NTT. Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp 320 miliar.

Adapun penanganan bencana lainnya memperoleh alokasi anggaran Rp 2,43 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1,42 triliun telah direalisasikan melalui BNPB.