Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) mengungkap ada dua belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang dipertahankan setelah adanya pemangkasan (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Kedua pos anggaran yang diamankan tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan. Emil mengatakan, besaran dari kedua pos tersebut tidak boleh dikurangi.
"Begitu ada penyesuaian anggaran, ada namanya mandatory spending. Pengeluaran yang wajib dan dikunci berdasarkan persentase, enggak boleh dikurangi. Contoh, pendidikan harus kita jaga, kemudian kesehatan," ujar Emil dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal" pada Kamis (12/11).
Menurut Emil, anggaran kesehatan harus terjaga jumlahnya karena ada banyak tenaga kesehatan di pelosok Jawa Timur yang harus dipastikan gajinya tetap tersedia.
Sama seperti bidang kesehatan, pos anggaran pendidikan juga harus dipastikan tetap terjaga karena ada banyak guru-guru yang mengabdi di pelosok Jawa Timur.
"Mayoritas pegawai di daerah itu adalah perawat yang mengabdi di pelosok-pelosok desa, di puskesmas, yang warganya berobat itu gratis. Kita harus pastikan nakesnya digaji. Kemudian guru-guru yang mengabdi di pelosok-pelosok," tutur Emil.
Dari sisi pendidikan, Emil mengatakan Pemprov Jatim juga membiayai berbagai sekolah swasta. Menurutnya, sekolah negeri hanya bisa menampung 30 persen hingga 40 persen siswa.
Oleh karena itu, kehadiran sekolah swasta diperlukan agar setiap anak di Jatim bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
"Negara enggak hadir cuma untuk urusi yang masuk ke negeri. Semua harus diurus karena semua anak bangsa," ucap Emil.
Senator Menyapa episode dua membahas seputar TKD yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya. Persoalan yang terus mengemuka, meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.
Sejumlah pembicara yang hadir, yaitu Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Senator Menyapa Episode II dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.