MUI menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai usulan pelarangan vape melalui UU perlu dikaji.
"Saya memandang bahwa fatwa MUI ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI. Terlebih, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya," kata Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Lola mengatakan usulan pelarangan vape melalui undang-undang, perlu dikaji secara komprehensif. Lola mengatakan pembahasan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
"Terkait usulan pelarangan vape melalui undang-undang, tentu hal ini perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kepentingan terkait," ungkapnya.
Lola menilai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan tersebut ialah memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Khususnya anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin atau penyalahgunaan zat terlarang melalui vape.
"Dari perspektif Komisi III DPR RI, kami tentu memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum, khususnya apabila vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana," tuturnya.
"Namun, terkait pembentukan undang-undang pelarangan vape secara menyeluruh, diperlukan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, memiliki landasan yang kuat, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat," imbuh dia.
MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape
Komisi Fatwa MUI sebelumnya resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11).