Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan bahwa aset dari pelaku investasi bodong juga jadi sasaran perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut dia, investasi bodong yang dimaksud juga merupakan penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi. Dia mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (3) butir (f), yang mana penipuan dan penggelapan berdampak pada masyarakat luas.
"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa kasus-kasus yang bisa dikenakan perampasan aset antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto.
"Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya," katanya.
Setelah itu, dia mengatakan undang-undang itu juga mengatur agar hasil rampasan aset tersebut dikembalikan kepada para korban penipuan maupun penggelapan.
"Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.