Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi, menjelang meningkatnya intensitas hujan pada Desember mendatang.
Menurut dia, BNPB juga perlu menggandeng pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan memastikan seluruh perangkat kesiapsiagaan benar-benar berfungsi. Dia mengingatkan bahwa setiap tahun Indonesia menghadapi ancaman yang hampir sama.
"Karena itu, saya mendorong BNPB dan pemerintah daerah lebih serius melakukan langkah pencegahan. Jangan sampai kita baru sibuk melakukan penanganan ketika masyarakat sudah menjadi korban,” kata Dini di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperbarui pemetaan wilayah rawan bencana hingga tingkat desa dengan memperhatikan kondisi geografis, riwayat kejadian bencana, serta potensi ancaman berdasarkan informasi BMKG dan BNPB.
Selain itu, pemerintah pusat melalui BNPB juga perlu melakukan penguatan kapasitas BPBD, yakni memastikan penanggulangan bencana di daerah memiliki personel, peralatan, anggaran serta kemampuan respon yang memadai.
“Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan tindakan yang harus dilakukan ketika muncul peringatan dini. Jangan sampai peta kerawanannya tersedia, tetapi masyarakat justru tidak memahami cara menyelamatkan diri,” katanya.
Setelah ada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat delapan langkah kesiapsiagaan, dia pun menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah, khususnya menyangkut kesiapan posko siaga 24 jam, personel, peralatan, dan ketersediaan logistik.
“Komisi VIII akan terus mendorong BNPB melakukan evaluasi kesiapan daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Kami ingin memastikan posko benar-benar beroperasi, petugas siap bergerak, dan kebutuhan logistik tersedia sebelum bencana terjadi," kata dia.
Pada prinsipnya, dia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan merupakan tanggung jawab bersama, dengan pemerintah sebagai pihak yang harus memastikan seluruh upaya perlindungan masyarakat berjalan secara terencana dan terkoordinasi.
“Bagi saya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana adalah ketika risiko dapat ditekan dan semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kita memiliki waktu untuk bersiap, maka jangan sia-siakan waktu itu,” kata dia.