Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejarah mencatat, tak selamanya keputusan mundur Wakil Presiden Indonesia diterima begitu saja. Salah satunya terjadi pada kasus pengunduran diri Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956. Waktu itu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya membujuk Bung Hatta agar mengurungkan niatnya meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Sebelumnya, pada 20 Juli 1956 dan 23 November 1956 Hatta sudah bersurat kepada Ketua DPR soal pengunduran dirinya. Dalam surat bernomor 47/56, Hatta menegaskan keputusannya.
"Berdasarkan surat saya pada saudara tanggal 20 Juli 1956 no. 35/56 bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal 1 Desember 1956, saya akan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden," tulis Hatta dalam suratnya, dikutip koran Indonesia Raya (28 November 1956).
Keputusan tersebut langsung menjadi pembicaraan di parlemen. Salah satu fraksi yang bereaksi meminta Hatta tak mundur adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI merupakan partai pemenang pemilu 1955 yang memperoleh 57 kursi.
Dalam pengumumannya, DPP PNI menilai perjuangan rakyat Indonesia masih membutuhkan keterlibatan Hatta dalam kepemimpinan negara.
"PNI sangat tidak menyetujui niat Bung Hatta ini. PNI berpendapat, bahwa tingkat perjuangan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan revolusi nasional dan melaksanakan pembangunan negara pada menurut ini masih membutuhkan ikut sertanya tokoh politik Bung Hatta dalam tampuk pimpinan negara," tulis koran Indonesia Raya (28 November 1956).
PNI berharap Hatta membatalkan niatnya atau setidaknya menunda pengunduran diri sampai Konstituante menyelesaikan penyusunan undang-undang dasar baru. Sekalipun Hatta bertekad mundur, PNI menyarankan agar "kepadanya diberikan kesempatan memimpin kabinet untuk mengatasi keruwetan di Tanah Air dan melanjutkan pembangunan negara kita.
Keseriusan parlemen juga terlihat dari keputusan mengirimkan delegasi lima orang untuk menemui Hatta. Mereka terdiri dari Arudji Kartawinata (PSII), Djokrosujoso (Masyumi), K.H. Masjkur (NU), Mr. Hardi (PNI), dan Peris Pardede (PKI). Menjelang 1 Desember, mereka diminta bertemu langsung Wapres ke-2 itu untuk meminta penjelasan soal pengunduran diri.
Nantinya, delegasi kemudian dijadwalkan melaporkan hasil kunjungan kepada pimpinan DPR pada malam hari. Laporan itu akan diteruskan ke sidang pleno DPR untuk mengambil keputusan pada malam hari itu juga.
Namun, setelah ditemui, Hatta tetap bertekad pada keputusannya, yakni mengundurkan diri. DPR lantas mengadakan sidang pada pukul 21.00 dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pria asal Sumatra Barat itu selama 11 tahun menjadi orang nomor dua di RI.
"DPR mengucapkan terima kasih seikhlas-ikhlasnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap jasanya selama ini terhadap bangsa dan negara," ungkap ketua DPR, dikutip dari koran Indonesia Raya (1 Desember 1956).
Setelah pengunduran diri Hatta, posisi Wapres kemudian kosong hingga tahun 1973. Belakangan dalam buku biografi berjudul Mohammad Hatta: biografi politik (1990), Hatta mengungkap alasan pengunduran diri karena sudah tidak lagi sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno.