Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Arif Rahman menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Dia menyampaikan hal itu menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” kata Arif di Jakarta, Rabu.
Atas dasar itu, dia juga mendesak DPR segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.
"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran mengatakan Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.