Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Ais Shafiyah Asfar meminta kaji ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut dan produk sejenis dengan mempertimbangkan keadilan gender, hak kesehatan reproduksi, serta kemampuan ekonomi perempuan.
Ia mengatakan, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dipilih maupun dihindari sehingga produk menstruasi tidak semestinya diperlakukan sebagai barang mewah atau kebutuhan sekunder.
"Perempuan tidak pernah memilih untuk mengalami menstruasi. Namun, setiap bulan perempuan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Jangan sampai kebutuhan yang tidak bisa dihindari justru menjadi beban ekonomi tambahan bagi perempuan," katanya.
Menurut dia, kebijakan yang berlaku sama bagi seluruh masyarakat belum tentu menghasilkan keadilan yang setara. Dampak pengenaan PPN perlu dikaji, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, pelajar, dan mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap produk kesehatan reproduksi.
Ia mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan. Kondisi ekonomi bahkan dapat membuat sebagian perempuan menggunakan produk yang tidak sesuai standar.
"Kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada perempuan yang harus menghemat penggunaan pembalut, bahkan terpaksa menggunakan produk yang tidak sesuai standar karena keterbatasan ekonomi," katanya.
Ia memahami negara memiliki tanggung jawab menjaga penerimaan fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kebijakan perpajakan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tidak sedang mempertentangkan kepentingan perempuan dengan kepentingan negara. Justru negara harus mampu menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan. Penerimaan negara penting, tetapi jangan sampai upaya mengoptimalkan penerimaan justru mengabaikan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kehidupan perempuan," ujarnya.