WASHINGTON -- Angkatan Laut AS mencopot beberapa perwira tinggi tanpa disertai pengumuman publik seperti biasanya. Tindakan ini menuai kritik dari para anggota parlemen di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan di berbagai instalasi militer Amerika serta ketegangan dengan Iran.
Mereka yang dicopot termasuk jajaran pimpinan kapal selam serang bertenaga nuklir USS South Dakota. Komandan, wakil komandan, dan bintara senior di kapal tersebut dibebastugaskan pada Oktober setelah kapal selam itu dilaporkan menabrak sesuatu di dasar laut.
Dilansir Middle East Eye, menurut seorang pejabat pertahanan, Angkatan Laut AS juga mencopot Komandan Caitlin Cunningham dari posisinya sebagai pemimpin kapal perusak USS Michael Murphy pada 27 September, dengan alasan 'hilangnya kepercayaan'.
Kapal tersebut sebelumnya dikerahkan untuk mendukung operasi yang ditujukan terhadap Iran.
Laksamana Brian Monahan, yang selama hampir 18 tahun menjabat sebagai dokter pribadi untuk Kongres dan Mahkamah Agung, juga dilaporkan telah meninggalkan jabatannya di tengah berlangsungnya sebuah penyelidikan.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Joe Courtney dan Adam Smith, menyatakan bahwa pihak Angkatan Laut telah lalai memberi tahu Komite Angkatan Bersenjata DPR.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pelaksana tugas (Plt.) Menteri Angkatan Laut Hung Cao serta perwira berseragam tertinggi di matra tersebut, Laksamana Daryl Caudle mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam terkait kurangnya komunikasi tersebut.
"Akibat kegagalan Angkatan Laut dalam berkomunikasi, kegiatan yang seharusnya menjadi prosedur standar dalam pertukaran informasi justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Angkatan Laut terhadap transparansi serta komitmennya untuk menjalin hubungan kerja yang produktif dengan Kongres," tulis para anggota parlemen tersebut.
Kurangnya keterbukaan kepada publik juga memicu kembali pengawasan terhadap cara militer AS menangani informasi terkait konflik dengan Iran.
Associated Press melaporkan bahwa pembatasan akses terhadap citra satelit dan minimnya pernyataan resmi telah menghambat pemahaman publik mengenai kerusakan yang terjadi pada 26 pangkalan militer AS serta lokasi lainnya di kawasan tersebut menyusul serangan dari Iran.