Oleh Muqorrobin Al Fikri; Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah – Universitas Islam Bandung
Dalam dunia bisnis, transaksi tidak selalu berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli. Ada pihak yang bertindak sebagai perantara, membantu mencarikan barang, mengurus pembelian, menyediakan jasa, atau mengelola kebutuhan usaha. Dalam proses tersebut, sering muncul selisih antara anggaran yang diberikan dan harga yang sebenarnya diperoleh. Selisih inilah yang dalam praktik sehari-hari kerap disebut sebagai “titip harga” atau mark-up.
Pada dasarnya, mencari keuntungan dalam bisnis bukanlah sesuatu yang dilarang. Islam membolehkan perdagangan dan keuntungan selama dilakukan melalui cara yang benar, atas dasar kerelaan para pihak, serta tidak mengandung penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena itu, tidak setiap tambahan harga dapat langsung dinilai sebagai kecurangan. Hal yang perlu diperiksa adalah jenis akad, posisi masing-masing pihak, keterbukaan informasi, dan kesepakatan mengenai keuntungan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik titip harga perlu dinilai dengan memperhatikan prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran (ash-shidq), amanah, dan kemaslahatan (maslahah). Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya selisih harga, melainkan apakah keuntungan tersebut diperoleh secara sah, diketahui dan disetujui pihak terkait, serta tidak mengandung unsur tadlis, gharar, risywah, atau pengambilan harta secara batil.
Artikel ini membahas praktik titip harga dalam kegiatan bisnis secara umum, baik dalam pembelian barang, penyediaan jasa, maupun penggunaan perantara. Tujuannya adalah membedakan keuntungan yang dibenarkan syariat dari praktik tersembunyi yang dapat merusak amanah dan kepercayaan.
Titip harga dalam perspektif syariat
Titip harga dapat merujuk pada beberapa praktik yang berbeda. Dalam satu keadaan, seseorang membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam keadaan lain, seseorang hanya diminta membelikan barang menggunakan uang milik pihak lain. Ada pula perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan memperoleh komisi. Ketiganya tidak selalu memiliki ketentuan hukum yang sama karena akad dan tanggung jawab para pihak berbeda.
Praktik tersebut pada dasarnya tidak otomatis dilarang. Keuntungan dari jual beli dapat dibenarkan, begitu pula imbalan atas jasa perantara, selama akadnya jelas dan tidak ada informasi penting yang sengaja disembunyikan. Namun, mengambil selisih dari uang titipan tanpa sepengetahuan pemilik dana merupakan persoalan berbeda karena penerima titipan pada dasarnya menjalankan amanah, bukan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri.