resmi menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11). Apa aja hak dan fasilitas yang didapat Gibran usai resmi mundur dari posisi Wapres.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian menyatakan telah menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan Gibran.
Bagi pejabat yang berhenti dengan hormat, termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, terdapat sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Lantas, apa saja hak dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden?
1. Uang pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Artinya, perhitungan pensiun didasarkan pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diterima ketika masih menjadi wakil presiden.
2. Tunjangan dan biaya rumah tangga
Selain pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.
3. Biaya perawatan kesehatan
Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tidak hanya berlaku bagi mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.
4. Rumah kediaman dan kendaraan negara
Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Selain rumah, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
Kapan hak tersebut mulai diberikan?
Pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah presiden atau wakil presiden berhenti dengan hormat dari jabatannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Namun, hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.