Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur melalui peningkatan alokasi Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang pada 2026 mencapai Rp91,57 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Jawa Timur Saiful Islam menjelaskan peningkatan dukungan fiskal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
"Alokasi program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jawa Timur tahun 2026 tertinggi dalam enam tahun terakhir," katanya di Surabaya, Kamis.
Berdasarkan data DJPb Jawa Timur, alokasi program tersebut meningkat 88,95 persen dibandingkan 2025 yang sebesar Rp48,46 miliar atau bertambah sekitar Rp43,11 miliar sehingga menjadi alokasi tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Dukungan APBN ini disalurkan melalui sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas pengelolaan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga penegakan hukum kehutanan.
Beberapa satker yang memperoleh alokasi anggaran antara lain Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas-Sampean sebesar Rp18,47 miliar, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Rp16,34 miliar, serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rp12,92 miliar.
Selain itu, anggaran dialokasikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya sebesar Rp11,44 miliar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Rp9,21 miliar, Balai Taman Nasional Baluran Rp9,37 miliar, Balai Taman Nasional Meru Betiri Rp8,25 miliar, dan Balai Taman Nasional Alas Purwo Rp5,57 miliar.
Peningkatan anggaran juga tercermin pada sejumlah satker yang mengalami kenaikan pagu cukup besar yakni Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebesar 299 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Balai Taman Nasional Baluran 214 persen, serta Balai Taman Nasional Meru Betiri 175 persen.
Besarnya dukungan fiskal ini, kata Saiful, menjadi penting mengingat luas kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur sepanjang Januari hingga 14 Oktober 2026 mencapai 10.835 hektare lebih luas dibandingkan periode 2025 yang tercatat 10.667 hektare.
Angka tersebut menyumbang sekitar 5,36 persen dari total luas karhutla nasional yang mencapai 202.010 hektare sehingga penanganan kebakaran tidak hanya menjadi persoalan perlindungan kawasan hutan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Meski demikian, Saiful menuturkan penyerapan anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan hingga September 2026 baru mencapai 34,47 persen dari total pagu.
Oleh sebab itu, ia memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penggunaan APBN menjadi penting agar dukungan fiskal tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pengendalian karhutla dan perlindungan hutan di Jawa Timur.