Politik

APHTN-HAN rumuskan pandangan ketatanegaraan dalam Rakernas 2026

APHTN-HAN rumuskan pandangan ketatanegaraan dalam Rakernas 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan merumuskan pandangan akademisi mengenai sejumlah isu ketatanegaraan strategis dalam Rapat Kerja Nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19–20 November.

“Selain akan membahas laporan perkembangan organisasi yang akan disampaikan oleh pengurus pusat dan wilayah, juga akan diisi dengan sidang-sidang komisi,” ucap Ketua Panitia Pelaksana Rakernas APHTN-HAN 2026 Rudy dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Rudy mengatakan sejumlah isu yang akan dibahas antara lain persyaratan pencalonan pejabat publik dalam pemilu dan pilkada, pengunduran diri pejabat publik di tengah masa jabatan, serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan.

Selain itu, Rakernas akan membahas tindak lanjut penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, yakni RUU Pemilu, RUU Penyadapan, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perubahan Iklim.

Isu lainnya mencakup ruang lingkup keuangan negara, definisi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara melalui penyadapan yang dikaitkan dengan isu makar, serta pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjamin hak menguasai negara.

Rudy yang juga Ketua Departemen Akademik dan Pengajaran APHTN-HAN menjelaskan bahwa pembahasan isu-isu tersebut akan dilakukan melalui sidang komisi khusus yang membahas dinamika ketatanegaraan kontemporer.

Menurut dia, rakernas juga akan membahas perkembangan organisasi serta program kerja di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekretaris panitia rakernas Tedi Sudrajat mengatakan pemilihan isu tersebut mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta dampaknya terhadap masyarakat luas.

Ia menilai dinamika ketatanegaraan kontemporer perlu mendapatkan kajian akademik agar dapat ditelaah secara objektif berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

“APHTN-HAN merasa isu-isu ketatanegaraan tersebut perlu mendapatkan sentuhan akademik, sehingga berbagai dinamika ketatanegaraan kontemporer tersebut dapat dipandang secara lebih objektif dalam kacamata konstitusi dan negara hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

Rakernas yang akan dihadiri guru besar dan dosen hukum tata negara serta hukum administrasi negara dari 37 provinsi itu diharapkan menghasilkan dua rekomendasi utama, yakni program kerja APHTN-HAN untuk tahun-tahun mendatang dan pandangan organisasi terhadap isu-isu ketatanegaraan strategis.

Setelah Rakernas, APHTN-HAN juga akan menggelar Konferensi Nasional Ke-5 pada 20–22 November 2026 dengan tema Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi, dan Negara Kesejahteraan.