Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia () DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, mengingatkan agar 2027 tidak terlalu tinggi karena dapat membebani kemampuan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja.
Ia mengatakan, kondisi ekonomi saat ini masih mengalami turbulensi. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengusaha mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.047.589.
"Karena saat ini ekonomi kita sedang mengalami turbulensi, maka penerimaan karyawan pun akan tertahan. Yang ada bukan penerimaan karyawan, tetapi pengurangan karyawan," kata Nurjaman kepada Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, unsur pengusaha mengusulkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.047.589 dengan menggunakan nilai alfa 0,5. Usulan itu lebih rendah dibandingkan rekomendasi unsur pemerintah sebesar Rp 6.136.941 dengan alfa 0,775 dan unsur buruh sebesar Rp 6.210.040 dengan alfa 1,0.
Nurjaman menyebut bahwa ketiga unsur Dewan Pengupahan tidak mencapai kesepakatan dalam pembahasan UMP 2027 yang berakhir pada Rabu (18/11/2026). Karena itu, masing-masing unsur telah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.
“Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja,” ungkap dia.
Dia berharap Pramono menetapkan UMP sesuai rekomendasi unsur pengusaha. Pasalnya, kata dia pertimbangan pengusaha tidak hanya berkaitan dengan besaran upah minimum, tetapi juga keberlangsungan perusahaan dan pengaturan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih panjang.
Dia khawatir kenaikan UMP DKI 2027 yang terlalu tinggi justru mempersempit perbedaan upah antara pekerja baru dan pekerja lama. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“UMP ini mengatur upah bagi orang yang baru melamar pekerjaan, masih lajang, dan baru bekerja dengan masa kerja nol tahun. Itu yang dipikirkan oleh UMP. Namun, kenapa kita tidak memikirkan pekerja dengan masa kerja yang lebih panjang?,” kata dia.
Bukan Keberatan
Meski begitu, Nurjaman menegaskan pengusaha bukan berarti keberatan memberikan upah tinggi kepada karyawan. Namun, menurut dia, besaran upah perlu disesuaikan dengan produktivitas, kompetensi, serta kemampuan perusahaan.
“Kami bukan tidak senang punya karyawan yang gajinya tinggi, bukan tidak suka upahnya mahal, tapi kami tidak suka bayar upah kemahalan. Kenapa? UMP itu yang masa kerja nol tahun, yang belum punya produktivitas, belum punya kompetensi,” tandas Nurjaman.