JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu komponen penilaian pemerintah pusat dalam pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menilai kebijakan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan kualitas pelaksanaan program.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyambut positif rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan kinerja pelaksanaan MBG sebagai salah satu pertimbangan pemberian insentif fiskal. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat menjadi dorongan bagi daerah untuk memastikan program berjalan sesuai standar. "Menurut saya itu bagus, sangat positif,” kata Bursah dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/11/2026).
Bupati Lahat itu mengatakan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, keamanan bahan pangan, hingga kesegaran makanan juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Bursah, dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan dan higiene. Bahan pangan yang digunakan harus berkualitas dan segar, sementara proses pengolahan hingga penyajian perlu memperhatikan keamanan pangan.
“Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Bursah menilai pemerintah daerah yang mampu menjalankan program dengan baik dan memenuhi standar kelayakan patut memperoleh apresiasi. Sebaliknya, pelaksanaan yang masih bermasalah perlu dievaluasi sebelum daerah dinilai layak menerima insentif. "Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih,” tegasnya.
Dia menyampaikan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat sejauh ini berjalan baik dan belum mengalami persoalan berarti. Bursah berharap kinerja tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian pemerintah pusat. "Di kabupaten kami berjalan dengan baik. Belum pernah terjadi ada masalah. Mudah-mudahan dapat insentif,” katanya.
Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi juga menyambut baik masuknya MBG sebagai salah satu komponen penilaian insentif fiskal. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
“Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya, dengan adanya insentif fiskal ini, pelaksanaan MBG di daerah bisa semakin baik, semakin tertib, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita di kabupaten Kendal. Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru,” kata Benny.
Dia menjelaskan, insentif fiskal merupakan program pemerintah pusat melalui APBN yang diberikan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja pemerintah daerah. Penilaiannya mencakup sejumlah indikator, antara lain penanganan stunting, penurunan kemiskinan, dan pengentasan pengangguran.
Untuk periode berikutnya, pelaksanaan MBG akan menjadi salah satu kriteria yang diperhitungkan pemerintah pusat dalam penilaian tersebut. "Untuk tahun depannya itu, salah satu kriteria yang akan dilihat oleh pemerintah pusat dalam insentif fiskal itu adalah tentang MBG, dimasukkan salah satunya,” jelasnya.
Benny juga mengapresiasi perubahan skema pelaksanaan MBG yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk 2027. Menurut dia, penyesuaian skema berdasarkan jumlah penerima manfaat dapat membuat penyaluran program lebih selektif dan tepat sasaran.
“Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini,” ujarnya.
Benny mengatakan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan skema baru tersebut. Wakil Bupati Kendal juga mendapat tugas mengawasi pelaksanaan program di wilayahnya.
Dia mengingatkan, MBG hanya menjadi salah satu komponen penilaian insentif fiskal. Karena itu, capaian program tersebut perlu berjalan beriringan dengan kinerja pemerintah daerah pada indikator lainnya. "Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal. Itu menjadi komponen karena misalkan MBG-nya bagus, tapi kemudian stuntingnya jelek, penurunan kemiskinannya jelek, ya tidak dapat insentif fiskal."