AS: Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan Partai Demokrat setelah kuasai Kongres?

Hasil pemilu sela terasa seperti mimpi yang membuat Partai Demokrat larut dalam euforia. Namun ketika Januari tiba, mereka akan menghadapi kenyataan politik yang lebih rumit.

Partai Demokrat memang punya alasan untuk bergembira.

Tahun depan, partai tersebut akan menguasai DPR dan Senat setelah meraih kemenangan telak dalam pemilu sela.

"Hari ini menandai dimulainya kebangkitan besar Amerika," kata pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dengan penuh antusias.

Setelah berbulan-bulan menjanjikan berbagai hal selama masa kampanye, mulai dari menyelidiki korupsi, menurunkan biaya layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, hingga membatasi keterlibatan AS dalam perang dengan Iran, mereka kini akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat: mewujudkan janji-janji tersebut.

Namun, perubahan keseimbangan kekuasaan di Washington tidak berarti Partai Demokrat bisa langsung mewujudkan satu per satu agenda mereka.

Meski menguasai Kongres, Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, masih memiliki kewenangan untuk memveto atau menolak rancangan undang-undang.

Partai Demokrat juga diperingatkan agar tidak menganggap hasil pemilu ini sebagai "mandat" dari rakyat.

Senator AS, Chris Coons, mengatakan kepada BBC bahwa partainya masih "sangat tidak populer" di mata banyak pemilih.

"Kami harus membuktikan bahwa kami mampu menyelesaikan pekerjaan, benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan mereka, terutama yang berkaitan dengan upah yang rendah dan meningkatnya biaya hidup," ujarnya.

Apa yang mungkin dapat dicapai Partai Demokrat?

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, akan segera memimpin sebuah komite pengawasan yang dapat membuat dua tahun terakhir masa jabatan Donald Trump menjadi jauh lebih sulit.

"Siapkan pengacara Anda," kata politikus Demokrat itu dalam sebuah pernyataan ketika hasil pemilu dapat dipastikan.

Komite-komite di Senat AS maupun DPR AS memiliki kewenangan investigatif yang dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan dan berbagai tindakan presiden serta orang-orang terdekatnya.

Pada Selasa (03/11) malam, Garcia menyebut sejumlah kemungkinan sasaran penyelidikan, termasuk keluarga Trump, dugaan "korupsi korporasi", tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan ICE (Badan Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai), serta penanganan pemerintah terhadap berkas-berkas terkait Jeffrey Epstein.

Senat juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak calon anggota kabinet dan calon hakim yang diajukan presiden.

Misalnya, apabila terjadi kekosongan kursi di Mahkamah Agung AS selama masa jabatan Trump, Partai Demokrat di Senat dapat menggunakan kekuasaan baru mereka untuk menghalangi pencalonan tersebut, atau memaksa Trump memilih kandidat yang lebih moderat dan mampu memperoleh dukungan dari kedua partai.

DPR AS juga memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden.

Partai Demokrat telah dua kali berupaya memakzulkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.

Namun, dalam kedua kasus tersebut, Senat AS akhirnya membebaskan Trump sehingga ia tetap bertahan di jabatannya.

Meski Demokrat kini menguasai Kongres, melengserkan presiden melalui proses pemakzulan tetap menjadi tantangan besar.

Untuk menyatakan presiden bersalah dalam sidang pemakzulan, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat, atau sedikitnya 67 suara.

Ambang batas yang tinggi ini membuat peluang Demokrat untuk memakzulkan dan memberhentikan Trump tetap terbatas.

Di internal Partai Demokrat sendiri, terdapat perdebatan mengenai apakah langkah itu layak ditempuh.

Pemakzulan pertama pada 2019 memicu polarisasi politik yang tajam dan memberi peluang bagi Trump untuk menampilkan dirinya sebagai korban persekusi politik.

Narasi itu kemudian membantu memperkuat dukungannya menjelang upaya kembali ke Gedung Putih.

Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR yang hampir pasti harus menyetujui setiap upaya pemakzulan, masih enggan mengungkapkan sikap secara tegas.

"Kami telah menjelaskan posisi kami: kami belum memutuskan untuk menempuh langkah itu," kata Jeffries kepada CNN pada Agustus lalu. "Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan tersebut."

Apa yang mungkin sulit dilakukan Partai Demokrat?

Kekecewaan warga Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja Kongres sudah terasa kuat sebelum pemilu berlangsung.

Jajak pendapat Gallup pada Oktober menunjukkan hanya 14% pemilih terdaftar yang menyetujui kinerja para anggota Kongres.

Namun, ketika seorang presiden dari Partai Republik dan Kongres dikuasai Partai Demokrat, kebuntuan politik justru bisa semakin sering terjadi.

"Jika Anda menganggap proses legislasi sulit pada Kongres sebelumnya ketika Partai Republik menguasai pemerintahan secara terpadu, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit," kata Casey Burgat, profesor urusan legislatif di George Washington University.

Karena menguasai kedua kamar Kongres dengan mayoritas yang cukup nyaman, Partai Demokrat akan relatif mudah meloloskan rancangan undang-undang di DPR dan Senat.

Namun, mengubah rancangan tersebut menjadi undang-undang adalah perkara yang berbeda.

Di Amerika Serikat, sebagian besar rancangan undang-undang harus ditandatangani presiden agar dapat berlaku sebagai hukum.

Trump memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang yang tidak sejalan dengan pandangannya.

Kongres memang dapat membatalkan veto tersebut, tetapi hanya jika memperoleh mayoritas super di kedua kamar--jumlah suara yang tidak dimiliki Demokrat meskipun meraih kemenangan besar dalam pemilu sela.

Ketika satu demi satu kandidat Partai Republik kalah dalam pemilihan Senat pada Selasa malam, Trump sempat menyampaikan nada yang lebih lunak kepada The New York Times.

"Kami akan bekerja sama dengan Demokrat, dan kami menantikan kerja sama dengan mereka. Mungkin kami akan menemukan jalan keluar bersama," katanya.

Namun beberapa menit kemudian, Trump mengunggah foto topi kampanye merah miliknya di platform Truth Social dengan tulisan besar "VETO" di bagian depan.

Pendekatan yang berubah-ubah terhadap Kongres yang dikuasai Demokrat itu bisa menjadi gambaran hubungan kedua pihak dalam dua tahun ke depan.

Para politisi Demokrat mengakui pada Selasa malam bahwa meskipun penolakan terhadap Trump menjadi faktor utama keberhasilan mereka, hal itu saja belum cukup untuk menjamin kesuksesan politik di masa mendatang.

"Ini pada dasarnya merupakan penolakan terhadap Donald Trump, agenda, dan kebijakannya," kata Senator Chris Coons kepada BBC.

"Namun jika kami melangkah terlalu jauh atau terlalu banyak terjebak dalam perselisihan internal, kami bisa kehilangan momentum penting ini."

Meski menghadapi ancaman veto dari presiden, Hakeem Jeffries mengatakan partainya ingin memulihkan pemangkasan anggaran besar yang dilakukan Partai Republik terhadap program-program layanan kesehatan, termasuk Medicaid yang digunakan oleh kelompok berpendapatan rendah, serta pasar asuransi kesehatan Obamacare.

"Kami berkomitmen menjadikan pembatalan pemotongan anggaran Medicaid dan perpanjangan kredit pajak dalam Affordable Care Act sebagai prioritas utama Demokrat di DPR," kata Jeffries dalam sebuah acara pekerja kesehatan pada September lalu.

Namun, pada isu-isu yang biasanya mendapatkan dukungan lintas partai, seperti biaya hidup, regulasi industri kecerdasan buatan (AI), evaluasi kembali bantuan militer untuk Israel, dan upaya membatasi keterlibatan AS dalam perang dengan Iran, negosiasi bisa menemui jalan buntu ketika para legislator berusaha mencari kompromi.

Sebagai partai oposisi menjelang pemilihan presiden 2028, Partai Republik kemungkinan juga tidak memiliki banyak insentif untuk membantu Demokrat mencatat terlalu banyak keberhasilan politik.

Perpecahan juga berpotensi muncul di tubuh Partai Demokrat sendiri, terutama terkait Israel, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan internal.

Dalam pemilu sela, perbedaan pandangan mengenai kelanjutan bantuan militer AS untuk Israel memunculkan keretakan di kalangan Demokrat.

Beberapa senator terpilih, termasuk Abdul El-Sayed dari Michigan, serta sejumlah anggota DPR AS yang baru terpilih, mengatakan selama kampanye bahwa mereka akan mendukung undang-undang untuk membatasi bantuan kepada Israel.

Namun, kelompok ini bisa saja menghadapi hambatan dari pimpinan partai mereka sendiri.

Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah upaya membatasi kebijakan luar negeri Trump. Meskipun Demokrat menguasai Kongres, ruang gerak mereka tetap terbatas.

Bahkan sebelum pemilu sela berlangsung, anggota Kongres dari kedua partai telah berupaya membatasi kewenangan Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran.

Meskipun beberapa usulan berhasil lolos di salah satu atau kedua kamar Kongres, lembaga legislatif sejauh ini belum mampu memastikan pelaksanaannya.

Yang paling menonjol, DPR dan Senat AS pada Juni mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan dengan Iran.

Resolusi tersebut tidak dapat diveto oleh Trump, tetapi pada praktiknya juga tidak banyak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah.

Gedung Putih berpendapat bahwa Trump memiliki kewenangan yang luas untuk melanjutkan perang.

Namun, menurut Scott Anderson, peneliti senior bidang kebijakan publik di Brookings Institution, sejauh mana Kongres dapat memaksa presiden mengubah kebijakannya masih menjadi "pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti".

"Kongres dapat mencoba membawa persoalan ini ke jalur hukum dan meminta pengadilan memberikan kejelasan," katanya.