Kementerian Ketenagakerjaan () membeberkan rencana pemerintah untuk menunjuk suatu lembaga sebagai pengelola (DCP).
Nantinya perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku pada 28 Oktober lalu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan UU dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), dilansir dari Youtube akun @NgoPiSIK.
Khusus untuk fase setelah bekerja, pemerintah menghadirkan skema pengamanan hak pekerja baru.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.
Indah menjelaskan mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
Lantas, bagaimana dengan aturan lengkapnya?
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diatur secara rinci melalui Pasal 253 yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.
Terkait sumber dan pencatatannya, Pasal 254 menjelaskan bahwa dana cadangan pesangon bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun.
Dana yang telah dicadangkan tersebut harus ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan selanjutnya akan dicatat sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan.
Kendati begitu, pengelolaan dana ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah dengan memperhatikan sejumlah prinsip ketat, yakni kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, kemanfaatan bagi pekerja, serta kepastian pengembalian aset pengusaha apabila terjadi kelebihan dana. Selain itu, dana yang terkumpul dikelola secara terpisah dari aset lembaga pengelola itu sendiri.
Kemudian, dari sisi operasional, Pasal 256 mengatur bahwa besaran penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon dilakukan oleh pengusaha sejak terjadinya hubungan kerja. Ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan dana ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu, untuk mekanisme pencairannya saat pekerja mengalami PHK, Pasal 257 ayat (1) menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.
Apabila nilai dana yang dicadangkan ternyata lebih kecil dari hak pesangon yang wajib diterima pekerja, Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan kekurangannya secara langsung.
Sebaliknya, jika terdapat sisa dana setelah hak pekerja dilunasi, sisa tersebut dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.
Beleid ini juga mengatur skema saat pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK.
Dalam Pasal 258 ayat (1), lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon yang berasal dari aset pengusaha tersebut kembali kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.
Namun, dana yang dicadangkan tersebut dilarang ditarik kembali oleh pengusaha selama hubungan kerja masih berlangsung.
Terakhir, mengenai tenggat waktu penerapan, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menegaskan bahwa penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 ini diundangkan.
Bagi perusahaan yang bandel atau tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon sesuai Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1), pemerintah menyiapkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 298 ayat (1).
Sanksi tersebut diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.