Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan manfaat dari Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan pada Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026) hari ini.
Dasco mengatakan pada awalnya undang-undang ini hanya menyasar pada tindak pidana korupsi (tipikor). Namun berdasarkan aspirasi masyarakat, undang-undang ini juga menyasar tindak pidana lainnya seperti penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan travel umrah, dan judi online.
"Undang-Undang (UU) Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umroh, bahkan bandar judi online," kata Dasco saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Dalam undang-undang ini, terdakwa tindak pidana korupsi maupun pidana lainnya, jika terdakwa kabur dari jeratan hukum, maka asetnya bisa langsung disita.
"UU Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," terang Dasco.
Dasco juga menegaskan undang-undang ini akan memberikan efek jera bagi para bandar judi online karena aset yang didapat dari praktik tersebut bisa disita oleh negara.
"Judi online itu bisa disita asetnya dalam UU Perampasan Aset, aset yang dimiliki oleh para bandar judi online. Ini jadi salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat yang kecil yang main judi online," tegasnya.
Adapun ruang lingkup dalam UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, adalah sebagai berikut:
- Tindak Pidana narkotika dan psikotropika
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
- Tindak pidana penyelundupan manusia
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
- Tindak pidana perdagangan orang
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunaka sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.