Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak terlibat dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Dia mendukung polisi mengusut pihak yang menyebarkan fitnah.
"Saya minta kepada aparat kepolisian, keamanan, untuk diusut tuntas, dibuka aja. Jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut aja," kata Bahlil di acara pelantikan DPD Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil menyebut pihak yang memfitnahnya itu sebagai abuleke, yaitu istilah khas di wilayah Maluku dan Papua untuk merujuk kepada orang yang suka menipu atau omong kosong. Bahlil menduga tuduhan dirinya terlibat penyadapan untuk melemahkan Golkar.
"Jadi ini mereka ingin membangun persepsi, seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa atur penyadapan, sementara saya juga ikutan disadap. Abuleke ini, asli abuleke, ini asli abuleke ini. Kreatif dikit gitu lho," ucapnya.
Dia menyatakan dirinya orang yang loyal dan tak berkhianat. Sebagai Menteri ESDM dan bagian parpol koalisi pemerintah, Bahlil mengatakan taat kepada atasannya, yaitu Presiden Prabowo.
Bahlil menjelaskan, salah satu karakter orang timur dalam bekerja yakni soal kepercayaan dan kesetiaan. "Kita ini kan rata-rata kita punya nenek moyang ini kan semua orang-orang setia, orang-orang yang perlu diuji nyalinya, taat," ujarnya.
"Jadi kalau kita bawahan, taat sama atasan, loyalitas sama atasan, totalitas, dan itu adalah ciri kita orang timur, bukan ciri pengkhianat. Kita tak ada itu pengkhianat dalam diri kita," tambahnya.
Dia mengatakan memegang prinsip menjaga kesetiaan kepada atasan. Dia mengingatkan pihak yang memfitnahnya untuk memberi klarifikasi.
"Saya punya prinsip, mati di medan perang jauh lebih berharga dan bermartabat daripada menjadi pengkhianat atau kembali. Saya ingatkan kepada saudara saya yang coba menghasut sesama anak bangsa, hati-hati, kau jangan coba-coba main-main, om tahu caranya. Dinda, dinda, kanda tahu caranya," kata dia.
Bahlil mengatakan akan mengambil langkah serius karena tuduhan ini bisa berdampak ke Golkar. Dia memberi somasi dalam kurun waktu 3 hari kepada pihak yang menuduhnya untuk memberikan klarifikasi.
"Awalnya aku nggak mau pusing. Tapi tuduhannya ke sini kan gila sekali, udah ke mana-mana ini barang. Dan saya kasih waktu, sehabis ini saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu 3x24 jam, saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," ucapnya.
4 Orang Ditetapkan Tersangka
Polri telah menetapkan empat orang tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Irjen Slamet Uliandi menjadi tersangka keempat.
"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU belum dapat dilakuka penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).
Sebelumnya, Polri sudah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Selain Sigit, Polri juga menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).