Nasional

Bakom tambah dua indikator kinerja komunikasi pemerintah pada 2027

Bakom tambah dua indikator kinerja komunikasi pemerintah pada 2027

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan akan menambah dua indikator kinerja dalam mengukur efektivitas komunikasi pemerintah mulai 2027.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Syahganda menyebut dua indikator tersebut yakni tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dan kecepatan penyampaian aspirasi masyarakat hingga ke pengambilan kebijakan.

Menurutnya, penambahan indikator tersebut dilakukan karena jangkauan informasi yang luas belum tentu menjamin masyarakat memahami program dan kebijakan pemerintah.

"Jangkauan yang besar belum tentu berarti rakyat sudah memahami program. Masih ada jarak antara kerja pemerintah di lapangan dan pemahaman sebagian masyarakat," kata Syahganda.

Ia menjelaskan kesenjangan tersebut disebabkan sejumlah faktor, antara lain informasi yang belum menjangkau seluruh wilayah, karakteristik masyarakat yang beragam, serta penjelasan kebijakan yang belum cukup sederhana.

Selama Januari hingga pertengahan November 2026, kanal Instagram dan TikTok Bakom mencatat sekitar 99 juta tayangan. Bakom juga memproduksi 148 video Sinergi Indonesia yang memuat kisah penerima manfaat program pemerintah di berbagai daerah.

Selain itu, Bakom telah menjalankan 564 agenda koordinasi dan mengorkestrasi lima agenda komunikasi nasional dengan total jangkauan sekitar 297 juta tayangan.

Menurut Syahganda, capaian tersebut perlu diikuti dengan pengukuran yang lebih substantif untuk memastikan informasi pemerintah benar-benar dipahami masyarakat dan aspirasi publik dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan.

Untuk mendukung rencana tersebut, Bakom menyiapkan tiga agenda kerja pada 2027. Pertama, menghimpun aspirasi publik melalui forum dengar publik dan pengukuran aspirasi masyarakat.

Kedua, memperkuat orkestrasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk melalui pelatihan juru bicara serta peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ketiga, membangun tata kelola komunikasi berbasis data melalui dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

"Setiap program akan kami lengkapi dengan indikator yang bisa ditagih oleh Komisi XIII. Kami siap melaporkan perkembangannya dalam rapat-rapat bersama komisi," jelasnya.

Syahganda menegaskan keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan informasi, tetapi juga ketika masyarakat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari.