Badung (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali mengusulkan Pulau Dewata dikembangkan menjadi pusat atau penghubung (hub) kargo internasional, sekaligus pintu gerbang logistik di kawasan Indonesia Timur.
"Jangan sampai Bali itu menjadi pintu masuk wisatawan dunia saja, tetapi bukan pintu keluar untuk produk-produk Indonesia," kata Ketua Umum DPW ALFI Bali Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra saat Musyawarah Wilayah (Muswil) VI ALFI/ILFA Provinsi Bali 2026 di Kabupaten Badung, Jumat.
Bayu Joni menjelaskan Bali memiliki modal besar di sektor udara, karena posisi geografis yang strategis serta jaringan penerbangan internasional yang luas.
Potensi angkutan pindah muat (transhipment) tersebut dinilai besar untuk membawa produk-produk dari luar provinsi, agar dikonsolidasikan di Bali sebelum diangkut ke seluruh Indonesia maupun pasar global.
Namun, ia mengungkapkan tantangan utama saat ini adalah belum terpenuhinya tingkat keterisian muatan (load factor) kargo, karena lambung pesawat dari Bali baru terisi maksimal 40 hingga 50 persen.
Lambung pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama ini masih didominasi oleh koper wisatawan, sementara ALFI Bali menilai kapasitas gudang maupun fasilitas penanganan kargo masih sangat terbatas dibandingkan kapasitas penumpang.
"Ketidakseimbangan antara yang masuk ke Bali dengan yang keluar Bali membuat biaya angkut menjadi tinggi jika hanya berjalan satu arah, sehingga kami mohon pemerintah dapat mendorongnya melalui regulasi," ujarnya.
Selain persoalan kargo udara, pelaku usaha logistik juga menyoroti ketergantungan distribusi darat dan laut yang masih bertumpu pada satu koridor utama, yakni penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan jalur Gilimanuk-Denpasar.
Ia mencontohkan gangguan operasional seperti perbaikan dermaga ASDP di Banyuwangi yang menyebabkan antrean truk hingga 15 kilometer berdampak langsung pada pembengkakan biaya logistik, ketidakpastian waktu kirim, dan menurunnya daya saing usaha.
Untuk menjawab tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan pergeseran rantai pasok, ALFI Bali menetapkan tiga agenda utama meliputi transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal, perjuangan konektivitas gabungan berbagai moda transportasi (multimoda), serta menjadikan Bali sebagai etalase ekspor Indonesia.
Melalui konsep etalase ekspor, beragam komoditas unggulan mulai dari kerajinan Bali, kopi Sumatera, rempah Maluku, hasil laut Sulawesi, hingga produk pertanian Jawa diharapkan dapat dipertemukan dan distandardisasi di Bali sebelum diekspor.
"Kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang dihasilkan, tetapi juga seberapa mampu menggerakkan hasil itu ke seluruh dunia," kata Bayu Joni.
Menanggapi usulan pembentukan pusat kargo Indonesia Timur tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyatakan terbuka, namun keputusan tetap harus berlandaskan pada hasil kajian teknis di lapangan.
"Nanti tergantung kajian karena pemerintah provinsi tidak bisa memutuskan sendiri hasil kajiannya seperti apa di lapangan, tetapi kami berharap dapat memenuhi harapan para pelaku usaha logistik," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani.
Aryani mengakui sektor logistik dan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) memiliki peran vital menopang perekonomian Bali yang dikunjungi hampir 16,3 juta wisatawan sepanjang 2025 serta menyumbang 45 persen devisa pariwisata negara.
Namun Pemprov Bali juga menyadari ada sejumlah persoalan krusial di lapangan yang dihadapi pelaku logistik mulai dari kepadatan jalur Ketapang-Gilimanuk, bercampurnya angkutan barang dengan kendaraan pariwisata di jalan raya, minimnya terminal barang, hingga potensi tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru akibat tingginya biaya operasional.
Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mendorong sinergi perencanaan terpadu guna meningkatkan kapasitas infrastruktur pelabuhan, optimalisasi integrasi antarmoda, serta pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha logistik.