Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan bank kliring Renminbi (RMB clearing bank) dalam rangka pendalaman pasar uang dan valuta asing (PUVA) untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia.
Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya BI memperkuat stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi.
"Kehadiran bank kliring ini ditujukan untuk memperluas akses likuiditas RMB di pasar domestik, meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok, serta mendukung perluasan transaksi antarnegara menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Pengembangan ini juga menjadi salah satu strategi diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung stabilitas nilai Rupiah di tengah dinamika global," ungkap Destry dalam Peluncuran Bank Kliring Renminbi dalam rangkaian High Level Event Pengembangan Ekosistem Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing RMB-IDR di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penguatan ekosistem ini merupakan bagian dari langkah untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, pendalaman pasar keuangan terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan valuta asing yang terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional, memperluas ketersediaan instrumen lindung nilai di pasar serta mendukung stabilitas Rupiah.
Dalam hal ini, pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi dilakukan secara terintegrasi melalui tiga pilar, yaitu operasi moneter, pengembangan pasar, dan kerja sama internasional. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, sekaligus menyediakan alternatif transaksi yang lebih kompetitif bagi perbankan dan dunia usaha.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Tiongkok merupakan mitra dagang besar Indonesia. Negara itu menyumbang sekitar 45% impor nonmigas RI, terutama bahan baku penolong, permesinan, dan barang modal.
"Karena itu, penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) penting. Jika perdagangan bisa memakai mata uang selain Dolar AS, tekanan terhadap Rupiah diharapkan lebih rendah. Pertamina dan PLN sebagai perusahaan pemerintah, kami harapkan bisa memanfaatkan LCT untuk pembelian migas," jelas dia.
Airlangga juga menyebut bahwa China masuk tiga besar investor di Indonesia dengan nilai investasi US$4,97 miliar pada Januari-September 2026. Investasi itu terutama di sektor logam dasar serta perdagangan dan jasa reparasi. Ia menekankan perlunya pembukaan akses pasar dan efisiensi logistik.
Airlangga berharap ke depan, kerja sama kedua negara dibangun atas semangat kemakmuran yang dinikmati bersama, tantangan yang dihadapi bersama, dan masa depan yang dibangun bersama.
Sementara itu, Deputi Gubernur People's Bank of China (PBoC), Tao Ling, mengapresiasi dukungan BI dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi kedua negara dapat meningkatkan efisiensi transaksi, menekan biaya, serta mengurangi risiko nilai tukar. Dalam hal ini, Bank of China dengan jaringan internasionalnya yang luas mampu menjalankan peran penting dalam mendukung ketersediaan likuiditas dan kelancaran transaksi lintas negara melalui kerja sama dengan perbankan domestik.
"PBoC siap terus mempererat koordinasi dengan BI guna memperluas manfaat kerja sama keuangan bagi kedua negara," tutup Tao.
Sejalan dengan hal tersebut, Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Zhou Kan, menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok akan terus berkembang dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Ia menilai, seiring besarnya potensi kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara, kerja sama di bidang keuangan masih memiliki ruang pengembangan yang luas untuk mendukung peningkatan hubungan ekonomi bilateral.
Langkah Positif BI
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan keberadaan Renminbi Clearing Bank (RCB) merupakan langkah positif untuk memperkuat ketahanan Rupiah dalam jangka menengah, tetapi dampaknya tidak boleh diartikan bahwa Rupiah otomatis akan menguat setelah fasilitas tersebut beroperasi. Pasalnya, menurut Joshua, selama ini, sebagian transaksi perdagangan internasional masih menggunakan Dolar AS sebagai mata uang perantara, termasuk transaksi dengan negara yang sebenarnya memiliki mata uang berbeda.
"Ketika perusahaan Indonesia mengimpor barang dari Tiongkok dan harus terlebih dahulu membeli Dolar AS sebelum dikonversi menjadi Renminbi, transaksi tersebut turut menciptakan permintaan Dolar di pasar valuta asing. Melalui RCB dan kerangka LCT, sebagian kebutuhan tersebut dapat dialihkan menjadi transaksi langsung Rupiah-Renminbi, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap likuiditas Dolar AS untuk penyelesaian perdagangan bilateral. Dalam jangka panjang, diversifikasi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan permintaan Dolar yang bersumber dari transaksi perdagangan dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan likuiditas Dolar global," jelas Josua kepada CNBC Indonesia.
Josua juga merinci bahwa nilai tambah terbesar RCB adalah memperkuat pembentukan harga dan ketersediaan likuiditas Rupiah-Renminbi agar transaksi kedua mata uang menjadi lebih mudah, efisien, dan kompetitif. Selama ini, transaksi langsung Rupiah-Renminbi menghadapi tantangan karena pasar kedua mata uang relatif belum sedalam pasar Dolar AS, sehingga selisih kurs jual dan beli dapat menjadi lebih besar, terutama ketika volume transaksi terbatas.
"Melalui RCB, bank peserta mempunyai akses yang lebih terstruktur terhadap likuiditas CNY dan CNH, layanan penyelesaian transaksi, serta instrumen penempatan dan pembiayaan renminbi. Bank ACCD juga diwajibkan menyediakan kuotasi harga Rupiah-Renminbi yang mencerminkan harga pasar dan dapat ditransaksikan, sehingga mendukung transparansi pembentukan harga," ungkap Josua.
Ke depan, menurutnya, peningkatan aktivitas transaksi tunai, transaksi berjangka, dan instrumen lindung nilai dapat memperkuat pasar valuta asing domestik. Namun, kedalaman pasar tidak otomatis tercipta hanya karena fasilitas kliring tersedia. Likuiditas yang benar-benar kuat membutuhkan transaksi rutin dalam jumlah besar, semakin banyak bank yang aktif menyediakan harga, serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran Renminbi.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan bahwa RCB adalah fungsi khusus yang dijalankan oleh bank yang sudah beroperasi. Menurutnya, manfaat utama RCB adalah mengurangi kebutuhan Dolar AS sebagai mata uang perantara.
"Kalau importir Indonesia bisa membeli Renminbi langsung dengan Rupiah untuk membayar pemasok Tiongkok, mereka tidak perlu lebih dulu membeli Dolar. Di sisi lain, penerimaan Renminbi dari eksportir dapat menjadi salah satu sumber likuiditas bagi bank untuk memenuhi kebutuhan importir. Semakin banyak arus kebutuhan yang bisa dipertemukan, semakin kecil kebutuhan bank untuk mencari Dolar sebagai perantara," rinci Irman.
Meski begitu, Irman juga menyebutkan bahwa hal ini dampak ke Rupiah kemungkinan akan cenderung bertahap. Pasalnya, jalur pembayaran yang lebih beragam membantu perusahaan dan bank tetap bertransaksi ketika likuiditas Dolar mengetat.
"Sementara itu, arah USD/IDR tetap dipengaruhi kondisi Dolar global, arus portofolio, neraca pembayaran, dan kredibilitas kebijakan domestik namun LCT tentunya dapat bertahap mengurangi tekanan atau volatilitas jika semakin banyak digunakan," kata Irman.
Namun dia menilai bahwa tetap ada nilai tambah dari RCB, misalnya mempertemukan lebih banyak penjual dan pembeli Renminbi di pasar domestik. Dengan akses likuiditas dan penyelesaian yang lebih baik, bank lebih mampu memberikan harga beli dan jual Rupiah-Renminbi secara konsisten. Jika volume dan persaingan antardealer meningkat, selisih harga beli dan jual berpeluang menyempit. Pasar juga lebih mampu melayani transaksi berukuran besar tanpa perubahan harga yang tajam. BI sudah mengatur publikasi kuotasi langsung Rupiah terhadap CNY atau CNH, dan kerangka LCT mencakup transaksi spot, forward, dan swap.
Namun, prioritasnya adalah membuat transaksi mata uang lokal kompetitif dari penetapan harga sampai pembayaran. Perusahaan perlu mendapat kuotasi langsung yang kompetitif, pilihan lindung nilai sesuai jatuh tempo, serta proses dokumentasi dan penyelesaian yang sederhana. Adopsi bisa diperdalam pada rantai pasok yang transaksinya berulang, misalnya perusahaan yang rutin membeli mesin atau komponen dari Tiongkok, atau eksportir yang juga memiliki kewajiban dalam Renminbi. Arus transaksi yang rutin memberi bank dasar untuk menyediakan kuotasi dan likuiditas secara lebih konsisten.
"Saya juga berharap BI mempublikasikan pangsa penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal per negara mitra, jumlah perusahaan yang menggunakannya secara berulang, serta perkembangan selisih kurs beli dan jual. Dengan indikator itu, kita bisa menilai apakah pertumbuhan volume LCT diikuti penurunan biaya transaksi dan berkurangnya kebutuhan dunia usaha untuk menggunakan Dolar sebagai perantara," pungkas Irman.
Sebagai informasi, implementasi bank kliring Renminbi merupakan tindak lanjut kerja sama Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 11 Juni 2026. Sebagai tindak lanjut, PBoC menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring Renminbi di Indonesia. Bank kliring ini berperan mendukung ketersediaan likuiditas Renminbi, layanan kliring dan penyelesaian transaksi, serta instrumen penempatan dan pembiayaan.
Pada kesempatan ini, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch selaku bank kliring Renminbi juga menandatangani komitmen dengan 12 bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk mendukung layanan bank kliring Renminbi dan pemanfaatan LCT Indonesia-Tiongkok. Kedua belas bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, China Construction Bank Indonesia (CCB Indonesia), Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Permata, dan ICBC Indonesia.
Sejak diterapkan pada 2018, kerja sama LCT Indonesia terus berkembang dan kini mencakup tujuh negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Jenis transaksi yang dapat menggunakan LCT juga semakin beragam, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi langsung, serta transaksi di pasar modal dan keuangan. Pengembangan ekosistem PUVA Rupiah dan Renminbi pun semakin relevan seiring meningkatnya pemanfaatan LCT Indonesia-Tiongkok.
Pada Januari-September 2026, transaksi LCT Indonesia-Tiongkok mencapai ekivalen 43,89 miliar Dolar AS, melampaui transaksi sepanjang 2025 yang sebesar 13,19 miliar Dolar AS. Dengan capaian tersebut, LCT Indonesia-Tiongkok mencatat pangsa terbesar, yakni 83,49% dari total volume transaksi LCT Indonesia, dengan rata-rata 5.951 pengguna setiap bulan. Sementara itu, penerbitan Panda Bond juga terus meningkat, dengan penerbitan perdana sebesar CNY 7 miliar pada Juli 2026, disusul penerbitan sebesar CNY 10 miliar pada November 2026. Perkembangan ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan Rupiah dan Renminbi dalam mendukung kegiatan ekonomi kedua negara.
Ke depan, BI akan melanjutkan pengembangan ekosistem PUVA melalui peningkatan kualitas produk dan mekanisme pembentukan harga, perluasan partisipasi pelaku pasar, serta penguatan konektivitas infrastruktur keuangan. Bersama otoritas terkait, perbankan, dan dunia usaha, BI berkomitmen memastikan pengembangan ekosistem ini berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]