Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Putut Hari Satyaka mengatakan perencanaan kerja sama Uni Eropa (European Union) periode 2028–2034 perlu selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa perlu selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Penyelarasan ini penting agar dukungan kerja sama dan pembiayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,” ujar Deputi Putut dalam agenda the 9th Indonesia-EU Working Group on Development Cooperation (WGDC) yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Directorate-General for International Partnerships (DG INTPA), dan Komisi Eropa di Brussel, Belgia, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Penyelarasan prioritas pembangunan dan dukungan pembiayaan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa.
Lebih lanjut, penyelarasan program Global Gateway (strategi Uni Eropa untuk memperkuat konektivitas di berbagai sektor) dapat mengacu pada dokumen perencanaan Indonesia yang memuat proyek pipeline, yaitu Blue Book dan Green Book.
Untuk memperkuat kesiapan proyek, dukungan studi kelayakan, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas juga diperlukan. Deputi Putut juga menyambut baik pembiayaan campuran (blended finance) agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pinjaman.
Director EU Peteris Ustubs menyampaikan pula bahwa Global Gateway, yang genap berusia lima tahun pada Desember 2026, akan ditingkatkan skalanya melalui proyek yang lebih besar dan pelaksanaan yang lebih cepat.
Dia turut menegaskan komitmen Uni Eropa terhadap transisi hijau dan konektivitas digital, serta kerja sama yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan kapasitas manusia.
Selain membahas peluang kerja sama di sektor energi, transportasi, digitalisasi, kesehatan, dan pendidikan tinggi, kedua pihak sepakat menyusun pipeline program bersama (joint development pipeline) yang menghubungkan kebutuhan pembangunan Indonesia dengan bantuan teknis, instrumen pembiayaan, dan peluang investasi Uni Eropa di bawah Global Gateway.
Dalam proses pre-programming kerja sama Uni Eropa periode 2028–2034, Blue Book digunakan sebagai rujukan utama.
Pembahasan juga mencakup peningkatan skala Global Gateway melalui pendekatan Team Europe dan keterlibatan sektor swasta Eropa; dukungan penyiapan proyek, termasuk kesiapan European Investment Bank (EIB) untuk terlibat dalam penyiapan proyek pipeline; dan pembiayaan campuran yang memadukan hibah, pinjaman konsesional, ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis untuk mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih sederhana.
Melalui pembiayaan campuran (blended finance), berbagai instrumen seperti hibah, pinjaman konsesional, ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis dapat dipadukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema KPBU.
Hasil WGDC kemudian dilaporkan dalam the 9th Indonesia-EU Joint Committee di Brussel, yang dipimpin bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan European External Action Service.
Pada sesi kerja sama pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan penguatan WGDC sebagai forum koordinasi seluruh kerja sama pembangunan yang didanai Uni Eropa, termasuk melalui lembaga negara anggota dan EIB.
WGDC merupakan forum dialog kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa di bawah Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Forum ini meninjau perkembangan kebijakan dan program kedua pihak, termasuk EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), sekaligus merumuskan arah kemitraan ke depan.
Tahun ini, WGDC diarahkan sebagai masukan bagi perencanaan kerja sama Uni Eropa periode 2028–2034.
WGDC berikutnya direncanakan akan direncanakan diselenggarakan di Jakarta pada akhir Juni 2027. Sebelum pertemuan tersebut, kedua pihak akan menindaklanjuti penyusunan pipeline bersama agar kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa semakin konkret dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.