REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, resmi menjalin kolaborasi dengan Universitas Ichsan Gorontalo Utara untuk memperkuat pengawasan pemilihan umum (pemilu) di wilayah pesisir tersebut. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak pada Senin.
Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penting untuk memperkuat pengawasan pemilu dan pemilihan, sekaligus mendorong konsolidasi demokrasi melalui keterlibatan dunia akademik. Ia menekankan agar kerja sama ini tidak berhenti sebatas kesepakatan formal di atas kertas.
"Kerja sama yang kita tuangkan dalam MoU hari ini mempunyai target konkret dan strategis, terutama dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan, termasuk agenda konsolidasi demokrasi," kata Ronald.
Peran Strategis Kampus dalam Demokrasi
Menurut Ronald, perguruan tinggi memiliki peran vital dalam membangun kesadaran demokrasi. Ia menilai kampus merupakan ruang tumbuhnya kaum intelektual dengan idealisme, pemikiran kritis, serta gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi.
Pihaknya berharap kolaborasi ini dapat membuka ruang sinergi antara Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. "Kami percaya kampus adalah gudangnya kaum intelektual dengan idealisme yang tinggi," tegasnya.
Bawaslu, lanjut Ronald, siap menjadi mitra praktisi untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan strategis tersebut demi terwujudnya tatanan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Melalui penandatanganan MoU ini, Bawaslu juga berkeinginan agar hubungan kelembagaan dengan Universitas Ichsan Gorontalo Utara semakin kuat.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengembangkan gagasan, memperluas partisipasi masyarakat, serta membangun kesadaran kritis dalam mengawal proses demokrasi. Kerja sama ini sekaligus menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan generasi muda.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.