Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Zainut Tauhid Sa’adi menekankan tiga pilar utama tata kelola zakat, yakni profesional, amanah, dan berdampak, yang menjadi pilar penting bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Melalui keterangan di Jakarta, Rabu, Zainut menegaskan ketiga pilar tersebut harus dipahami dan diimplementasikan oleh UPZ dalam mengelola dana zakat agar sesuai syariah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harus dipastikan dana yang dikelola itu betul-betul sesuai dengan syariah agar tidak menimbulkan keraguan terhadap para muzaki yang menitipkan dananya kepada kita," katanya.
Zainut mengatakan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memungkinkan penyaluran yang lebih terukur dan tepat sasaran. Namun, hal itu harus diimbangi pengawasan untuk mengantisipasi risiko syariah, reputasi, hukum, audit, hingga persoalan administrasi.
Dia menjelaskan prinsip profesional mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan oleh amil yang kompeten dengan sistem dan prosedur baku. Setiap amil juga harus memahami regulasi Baznas agar pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan pencatatan dana berjalan sesuai ketentuan.
Adapun prinsip amanah berarti dana zakat dikelola sesuai syariah, peraturan, dan kehendak muzaki, termasuk memperhatikan zakat yang bersifat muqayyad atau memiliki peruntukan khusus sesuai keinginan muzaki.
"Jangan sampai kita menyerahkan atau menyalurkan zakat itu tidak memiliki dampak apa-apa. Setidak-tidaknya masyarakat penerima manfaat itu bisa lebih berdaya. Sering kita mengatakan ingin mengubah seorang mustahik menjadi muzaki," ujar Zainut.
Zainut menerangkan prinsip berdampak harus diwujudkan melalui program pendistribusian yang mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan mustahik. Dengan begitu, zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga mendorong penerima manfaat lebih mandiri dan berdaya.
Menurut Zainut, penguatan tata kelola UPZ juga harus ditopang kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.
"Penerapan manajemen risiko serta audit internal, eksternal, dan syariah juga penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat," tutur Zainut Tauhid Sa'adi.