Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 31 Januari 2027 untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan cuaca ekstrem menjelang akhir tahun. (Instagram/muzakirmanaf1964)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, penetapan status tersebut merupakan langkah kesiapsiagaan dini pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana akibat peralihan musim. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026). (Dok. BPBD Kabupaten Gayo Lues)
Menurut Berton, penetapan status siaga darurat tersebut juga menindaklanjuti surat edaran Kepala BNPB Kristomei Sianturi serta ketentuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. (Tangkapan Layar Youtube/BNPB Indonesia)
Berton menegaskan, status Siaga Darurat Bencana bukan berarti Aceh sedang mengalami bencana besar atau kondisi lumpuh. Status tersebut merupakan tanda peringatan dini agar pemerintah daerah, aparatur, dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. (Tangkapan Layar Youtube/BNPB Indonesia)
Penetapan status ini didasarkan pada data spasial BMKG dan analisis BNPB yang menunjukkan sejumlah wilayah mulai memasuki masa peralihan musim dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah. BNPB berharap langkah serupa juga dilakukan pemerintah daerah lainnya. (Tangkapan Layar Youtube/BNPB Indonesia)
BNPB turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor selama musim hujan. Warga yang tinggal di sekitar sungai, lereng, dan wilayah rawan banjir diminta segera menjauh apabila hujan deras berlangsung terus-menerus, debit sungai meningkat, atau muncul retakan dan pergerakan tanah. (Tangkapan Layar Youtube/BNPB Indonesia)
Selain itu, masyarakat diminta memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG serta informasi kebencanaan dari BNPB dan BPBD setempat. Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons penanganan bencana, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrem serta kebakaran hutan dan lahan. (Tangkapan Layar Youtube/BNPB Indonesia)