JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menambah daftar saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) menjadi 383 saham dari sebelumnya 83 saham. Penambahan itu menyusul perubahan metodologi perhitungan saham yang masuk dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyampaikan perluasan tersebut dilakukan menyusul perubahan metodologi yang kini tidak lagi menggunakan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar (market capitalization) maupun price impact ratio (PIR).
"Komite HSC telah melakukan rapat dan memutuskan bahwa untuk meningkatkan kredibilitas dan tata kelola dari proses komite, memutuskan maupun output dari Komite HSC itu perlu dijaga dan ditingkatkan kredibilitasnya," kata Jeffrey.
Dalam metodologi sebelumnya, saham yang diperiksa untuk masuk kategori HSC dibatasi pada saham dengan nilai kapitalisasi pasar tertentu, yakni di atas Rp 5 triliun.
Namun, dengan metodologi baru, seluruh saham yang tercatat di pasar modal masuk dalam proses pemeriksaan.
Selain menghapus ambang batas kapitalisasi pasar, BEI juga tidak lagi menggunakan price impact ratio.
Dengan demikian, penetapan kategori HSC tidak lagi mempertimbangkan dampak konsentrasi kepemilikan terhadap pergerakan harga saham, melainkan langsung mengacu pada tingkat konsentrasi kepemilikan saham.
Berdasarkan metodologi baru, saham akan masuk dalam kategori HSC apabila 10 pemegang saham atau kurang menguasai 92,5 persen atau lebih dari total saham.
"Dengan metodologi ini, kami akan segera mengumumkan daftar saham HSC yang terbaru yang akan terdiri dari 383 saham atau ada penambahan 300 saham baru yang akan masuk dalam HSC," terang Jeffrey.
Jeffrey mengungkapkan, tambahan 300 saham tersebut merepresentasikan sekitar 6,16 persen dari total kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sementara itu, 83 saham yang sebelumnya masuk dalam daftar HSC memiliki bobot sekitar 18 persen terhadap kapitalisasi pasar IHSG.
Lebih lanjut, Jeffrey memastikan Self-Regulatory Organization (SRO) bakal terus memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap kepemilikan saham perusahaan tercatat.
Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta dukungan teknologi, terutama untuk memastikan keakuratan laporan free float dan kepemilikan pihak terafiliasi.
"Bila ditemukan laporan yang tidak akurat, maka tentu kami akan menggunakan seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melaporkan informasi yang tidak benar kepada publik," ujarnya.
