Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan alasan sebanyak 383 saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dikecualikan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Mulai Jumat ini, BEI mengecualikan sebanyak 383 saham kategori HSC dari perhitungan IHSG, menyusul telah dilakukannya perubahan metodologi perhitungan saham yang masuk kategori HSC.
"Saham yang kepemilikannya terkonsentrasi memiliki potensi fluktuasi harga yang lebih tinggi bila investor melakukan transaksi dalam volume yang cukup besar. Hal ini dapat mengakibatkan tracking error bagi investor pasif yang menggunakan indeks sebagai acuan," ujar Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Jeffrey menegaskan implementasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari aksi reformasi transparansi pasar modal Indonesia dan tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
"Dapat disampaikan bahwa sejak awal HSC adalah bentuk transparansi. Tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal," ujar Jeffrey.
Dalam metodologi terbaru terkait perhitungan saham yang masuk kategori HSC, BEI tidak lagi menggunakan ambang batas (threshold) kapitalisasi pasar (market cap) maupun price-impact ratio (PIR).
Namun demikian, ambang batas yang tercatat di pasar modal masuk dalam proses pemeriksaan.
Dengan demikian, penetapan kategori HSC tidak lagi mempertimbangkan dampak konsentrasi kepemilikan terhadap pergerakan harga saham, melainkan langsung mengacu pada tingkat konsentrasi kepemilikan saham.
Berdasarkan metodologi yang baru, saham akan masuk dalam kategori HSC apabila 10 pemegang saham atau kurang menguasai 92,5 persen atau lebih dari total saham.
Selain mengubah metodologi perhitungan, BEI juga mengubah komposisi Komite HSC dari sebelumnya sembilan orang menjadi tujuh orang, yang terdiri atas tiga perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) dan empat anggota independen.
Tiga perwakilan SRO, di antaranya Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Antonius Herman Azwar, serta Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.
Sementara itu, empat anggota independen terdiri atas Ketua Umum Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi Mardiasmo, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Alex Widi, Eduardus Tandelilin, serta F. Chapman Taylor dari Capital Group.