Jakarta (ANTARA) - Angin ketidakpastian seolah sedang bertiup kencang melintasi lanskap politik dan sosial ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Rentetan peristiwa yang terjadi secara bersamaan seakan datang menguji ketahanan bangsa.
Di satu sudut, dinamika politik para elite tampak belum menemukan titik penyelesaian yang terang, menciptakan kebuntuan yang perlahan menjalar ke berbagai lini kehidupan bernegara. Di sudut lain, isu sensitif terkait dugaan penyadapan yang mengancam keamanan serta keselamatan kepala negara menyeruak ke ruang publik. Hal ini serta-merta menambah daftar panjang kekhawatiran masyarakat tentang seberapa aman sistem pertahanan informasi nasional beroperasi saat ini.
Belum lagi mereda urusan keamanan tingkat tinggi, masyarakat kembali disuguhi percikan dinamika antarinstitusi negara, yang jika dibiarkan berlalu tanpa narasi penyelesaian yang menjernihkan, maka berisiko menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pertahanan negara secara keseluruhan.
Sementara itu, di tingkat akar rumput, masalah yang jauh lebih kasat mata dan langsung menekan perut rakyat sedang terjadi dengan nyata, yakni kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang mencekik daya beli.
Rangkaian persoalan kompleks yang saling berkelindan ini menandakan datangnya sebuah krisis multidimensi. Pada titik ini, publik sangat membutuhkan pegangan. Masyarakat menanti suara yang menenangkan, penjelasan yang transparan dan masuk akal, serta langkah nyata yang terukur dari pemerintah. Namun, sejauh ini, ruang informasi publik di Indonesia masih diselimuti kabut tebal.
Komunikasi yang mengalir dari pemangku kebijakan sering kali terasa terputus-putus, kurang kohesif, dan cenderung sangat reaktif dalam merespons isu harian. Absennya komunikasi publik yang jelas, jujur, dan berempati justru menyuburkan ketakutan serta memantik spekulasi liar di tengah masyarakat yang sedang kebingungan.
Belajar dari Negeri Ginseng
Melihat ke belakang, situasi yang terasa menyesakkan dan seolah tanpa jalan keluar ini sejatinya pernah dialami oleh negara lain. Kita bisa menarik pelajaran berharga dari Korea Selatan pada kurun waktu 2016 hingga 2017. Kala itu, Negeri Ginseng berada di ambang kelumpuhan total akibat badai krisis multidimensi yang menerjang nyaris seluruh fondasi kenegaraannya.
Korea Selatan saat itu dihadapkan pada skandal politik dan penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye. Skandal ini membuka kotak pandora mengenai campur tangan pihak luar dalam urusan negara dan korupsi yang menggurita hingga ke lingkaran konglomerasi besar.
Pada fase awal krisis tersebut, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang keliru secara fatal. Mereka memilih untuk menutup rapat pintu informasi, berlindung di balik tembok birokrasi, dan terus-menerus mengeluarkan bantahan normatif. Dampaknya luar biasa merusak.
Jutaan warga tumpah ruah ke jalanan Kota Seoul. Mereka membawa lilin, menuntut keadilan, menuntut transparansi, dan mendesak pemulihan fungsi negara. Kemarahan publik tidak bisa lagi diredam dengan pernyataan pers satu arah.
Di balik keruntuhan tersebut, masa transisi kepemimpinan yang berujung pada terpilihnya Presiden Moon Jae-in membawa angin perubahan radikal, terutama dalam cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Mereka berhasil membalikkan keadaan dalam waktu yang relatif singkat.
Kuncinya ada pada keberanian untuk merombak total pendekatan komunikasi krisis dan menyelaraskannya dengan tindakan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu di lapangan.
Dalam kacamata keilmuan komunikasi, langkah pemulihan cepat yang dilakukan pemerintah Korea Selatan sangat sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang digagas oleh pakar komunikasi W Timothy Coombs.
Teori ini menekankan bahwa strategi komunikasi krisis sebuah institusi harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang diatribusikan publik kepada mereka. Semakin besar krisisnya, semakin besar pula tuntutan akomodasi dari organisasi tersebut.
Ketika krisis yang terjadi sangat parah dan ancaman terhadap stabilitas negara sangat tinggi, pendekatan defensif atau sikap lepas tangan tidak akan pernah membuahkan hasil. Korea Selatan memahami betul hal ini. Mereka segera menerapkan strategi instructing information atau pemberian informasi yang bersifat membimbing dan menenangkan publik secara konsisten.
Tim investigasi independen dibentuk untuk menangani skandal penyadapan dan korupsi elite. Juru bicara tim investigasi ini tampil ke publik melalui taklimat media yang disiarkan langsung secara harian. Informasi disampaikan secara gamblang dan apa adanya, menyebutkan siapa saja figur publik yang sedang diperiksa, apa temuan sementaranya, dan ke mana arah penyelidikan berjalan.
Sebagai pelengkap, strategi rebuilding atau pembangunan kembali reputasi diterapkan melalui transparansi radikal tingkat dewa. Pemimpin negara dan menteri-menteri utama tidak lagi bersembunyi di balik staf hubungan masyarakat.