Politik

Benahi Infrastruktur, Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan

Benahi Infrastruktur, Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan
Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalankan sejumlah langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, termasuk pembenahan infrastruktur pengendali banjir serta koordinasi lintas instansi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Perum Jasa Tirta (PJT) I.

Pemkot juga mempercepat pembangunan rumah pompa, peningkatan kapasitas saluran, hingga normalisasi sungai secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan rawan genangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai penanganan banjir memerlukan pembenahan menyeluruh karena sebagian besar sungai di Surabaya berkarakteristik saluran irigasi, atau tidak dirancang menampung debit air hujan dalam jumlah besar.

"Surabaya ini sungainya sebagian besar merupakan saluran irigasi, bukan sungai untuk menampung banjir. Karena itu memang harus dibangun rumah pompa air," kata Eri pada Rabu (18/11).

Selain rumah pompa, perawatan serta pelebaran saluran dilakukan untuk memperlancar aliran air. Pemkot juga mengapresiasi kesabaran warga yang terdampak penyesuaian aktivitas selama pekerjaan perbaikan jalan dan pembangunan *box culvert* berlangsung.

"Menjelang musim hujan, saya memohon doa dari seluruh masyarakat agar benar-benar tidak ada lagi genangan. Insyaallah seluruh pekerjaan pembangunan lima rumah pompa sudah bisa beroperasi pada 1 Desember 2026," tutur Eri.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan, dari 10 rumah pompa baru yang dibangun, lima unit prioritas berlokasi di Nginden Intan Selatan, Panjang Jiwo, Tambak Segaran, Dharmahusada, dan Tanjungsari, disertai pembangunan bozem di Tanjungsari.

Progres kelima rumah pompa tersebut rata-rata telah melampaui 85 persen dan dijadwalkan memasuki tahap commissioning pada 20 November 2026.

Untuk kawasan Semolowaru, Nginden Intan, dan Manyar yang kerap naik airnya saat hujan, DSDABM membangun sistem pompa terintegrasi melalui jalur pintas menuju Kali Jagir, pintu air di saluran Semolowaru, serta box culvert yang melintasi lahan Gereja Bethany Nginden. Total kapasitas pompa di Nginden Intan Selatan direncanakan mencapai 23 meter kubik per detik.

"Jadi, pompa di situ nanti totalnya ada 23 m3 per detik. Makanya kami usahakan November selesai dan Desember sudah beroperasi," kata Hidayat.

Di luar rumah pompa, Pemkot Surabaya melanjutkan penanganan titik genangan. Setelah sekitar 414 titik ditangani hingga 2025, tersisa sekitar 124 titik yang ditargetkan tuntas pada 2027-2028.

Pada 2026, fokus penanganan diarahkan ke titik yang paling mengganggu aktivitas warga, antara lain Jalan Raya Tenggilis Mejoyo dekat SMAN 14, Jalan Dharmawangsa dekat kamar jenazah RSUD Dr. Soetomo, Tanjungsari, Tambak Mayor, dan Margomulyo.

Untuk sungai di luar kewenangan Pemkot, seperti Kali Jeblokan, Kali Perbatasan, Kali Jagir, Kali Surabaya, dan Kalimas, penanganan dilakukan setelah mendapat izin dari instansi berwenang, meliputi pengerukan atau normalisasi, pemasangan CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan pembangunan plengsengan.

"Mereka mengizinkan kita untuk intervensi. Jadi kita boleh gali (normalisasi) sendiri, pasang CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan plengseng. Kita meminta izin dan mereka mengizinkan," tambah Hidayat.

Pemeliharaan sungai juga melibatkan kolaborasi DSDABM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, termasuk pembersihan eceng gondok dan normalisasi bertahap di Kali Makmur atau Kali Kedurus.

Di Kali Perbatasan sepanjang sekitar 15 kilometer yang berbatasan dengan Sidoarjo, DSDABM mengerahkan alat berat, sementara DLH menurunkan sekitar 45 personel Satgas dalam tiga tim lengkap dengan tiga perahu karet untuk pembersihan hingga perawatan rutin selama musim hujan.

"Jadi ada sekitar 45 orang yang kita turunkan untuk melakukan perawatan, pembersihan. Mulai dari membantu teman-teman PU (DSDABM) sampai nanti pasca pembersihan akan dijaga oleh teman-teman DLH," ujar Kepala DLH Kota Surabaya, M Fikser.

Fikser menyatakan, perbedaan kewenangan tidak menghalangi Pemkot Surabaya turun tangan demi kepentingan warga. Langkah lintas instansi menjadi kunci tindak lanjut arahan Wali Kota Eri Cahyadi agar masyarakat Surabaya tidak menanggung beban banjir akibat luapan sungai.