YOGYAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) diperingati dengan aksi unjuk rasa yang diikuti berbagai kelompok dan elemen masyarakat.
Mahasiswa dari sejumlah kampus, kelompok masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek daring (ojol) turun ke jalan di sejumlah titik, mulai dari Kantor Gubernur DIY di Kepatihan, Gedung DPRD DIY, hingga Titik Nol Kilometer.
Aksi dikoordinasikan sejumlah elemen masyarakat, antara lain Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum BEM se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, dan BEM Universitas Ahmad Dahlan. Aksi ini melanjutkan demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober 2026. Massa aksi tiba di Kantor Gubernur DIY pada Selasa sekitar pukul 14.40 WIB.
Tuntutan beragam
Di Kepatihan, AJM menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya pemberantasan premanisme, pencabutan pengaturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, penuntasan persoalan Stadion Mandala Krida, serta kenaikan upah buruh. Massa mengajukan angka Rp 4,6 juta sebagai standar upah layak. AJM juga meminta perlindungan bagi pekerja ojol dan penghentian kriminalisasi terhadap pengemudi.
Sementara itu, Forum BEM DIY menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY. Mereka menuntut pencabutan gelar pahlawan nasional Soeharto dan meminta DPRD DIY mendukung upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sultan temui massa
Sekitar pukul 16.05 WIB, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar menemui massa AJM di gerbang kompleks Kepatihan. Kehadiran Sultan merupakan respons atas permintaan massa agar gubernur menemui mereka langsung. Mengenakan batik, Sultan duduk lesehan bersama sebagian peserta aksi dan didampingi sejumlah pejabat Pemda DIY, Kepala Polda DIY, dan Panglima Kodam Mataram.
Dalam dialog terbuka itu, Sultan menanggapi tuntutan satu per satu. Soal Jaga Warga, ia menyatakan kebijakan itu bertujuan menjaga keamanan warga, dan akan ditinjau jika terbukti menghambat tumbuhnya demokratisasi. Terkait Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan perbaikan terkendala persoalan hukum karena fasilitas olahraga itu menjadi bagian dari barang bukti KPK. Mengenai upah, ia menyebut faktor alfa dalam penetapan upah dinaikkan dari 0,4 menjadi 0,8 setelah negosiasi dengan pengusaha lewat Dewan Pengupahan.
Sebagian perwakilan aliansi menilai jawaban Sultan masih bersifat normatif dan belum memastikan apakah regulasi yang dipersoalkan akan dicabut atau hanya ditinjau. Massa kemudian melanjutkan orasi di Titik Nol Kilometer. Aksi berlanjut hingga malam hari.