Nasional

Bertemu Pengusaha Sound Horeg Se-Jatim, Kapolda Sampaikan Sejumlah Pesan

Bertemu Pengusaha Sound Horeg Se-Jatim, Kapolda Sampaikan Sejumlah Pesan
Surabaya -

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono mengundang para pengusaha sound system se-Jawa Timur dalam forum diskusi. Pertemuan tersebut menjadi ruang menyerap aspirasi sekaligus menyusun kesepakatan yang nantinya disinkronkan dengan surat edaran Polda Jatim tahun 2025.

Forum diskusi itu digelar pada Kamis (19/11/2026). Diskusi itu bertajuk 'Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur'.

"Hari ini saya mengundang pemilik sound system atau sound carnaval seluruh Jawa Timur, untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman pemilik sound system atau sound carnaval ini," kata Irjen Dekananto, dilansir detikJatim.

Ia juga menjelaskan saat ini sedang terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat terkait adanya kegiatan sound carnaval ini.

"Karena memang terjadi pro dan kontra di tengah tengah masyarakat," ujarnya.

Dekananto menegaskan jajaran kepolisian tidak ingin keberadaan sound carnaval ke depan akan berdampak buruk bagi masyarakat.

"Jajaran kepolisian tidak ingin dalam keberadaan sound carnaval ada korban jiwa, ada dancer yang erotis, ada yang menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai ada perusakan fasilitas umum," katanya.

Ia juga mengingatkan para pemilik sound bahwa adanya surat edaran yang diberikan oleh Polda Jatim agar lebih diperhatikan lagi.

"Dan ada yang perlu diindahkan terkait misalnya ketika azan harus berhenti, jangan melewati pondok pesantren karena Jatim merupakan provinsi yang religius banyak pondok pesantren, maka nilai-nilai agama diharapkan dipatuhi bersama," ujar Dekananto.

Selain itu, Dekananto menyoroti ketegasan para pemilik sound system sebagai vendor kepada pihak penyewa. Menurutnya, ketika kontrak sudah ditandatangani, pihak vendor diimbau lebih tegas ketika terjadi penyelewengan peraturan oleh pihak penyewa.

"Justru itu, mereka ada kontrak dengan penyewa mana yang boleh mana yang tidak, misal nanti ada penari erotis, nanti mereka berhenti, kalau ternyata ada yang mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, ya mereka yang menghentikan sound itu. Itu yang nanti salah satu akan dibahas oleh tim dari masing-masing kabupaten dan kota, untuk mencegah apa yang disampaikan tadi," ujarnya.