Kami sedang menyusun satu aturan, aturan baru bahwa 3T tidak bisa diperlakukan sama seperti aglomerasi, tidak bisa.
Kota Jambi (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merampungkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk menyasar komunitas adat seperti Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.
"Kami sedang menyusun satu aturan, aturan baru bahwa 3T tidak bisa diperlakukan sama seperti aglomerasi, tidak bisa. SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam ya harus berbeda, karena PM (penerima manfaat) juga berbeda," kata Kepala BGN Sudaryono, di Jambi, Jumat.
Ia mengatakan bahwa wilayah 3T dan komunitas adat tidak dapat diperlakukan sama dengan wilayah perkotaan atau aglomerasi dalam hal standar operasional maupun skema anggaran.
Menurut dia, aturan baru berupa juknis khusus 3T tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
Aturan ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus (special treatment) terkait penyesuaian harga bahan pangan, besaran anggaran, hingga insentif bagi mitra atau investor yang membangun dapur umum di daerah sulit dijangkau.
Sudaryono mencontohkan, patokan harga Rp15.000 per porsi yang selama ini diterapkan hanya berlaku untuk wilayah aglomerasi.
Sementara untuk daerah kepulauan, maupun kawasan pedalaman seperti pemukiman komunitas adat, perhitungan anggaran akan mempertimbangkan indeks kemahalan.
"Sehingga memberikan kepastian kepada investor atau mitra yang membangun dapur di daerah 3T. Sekali lagi tidak bisa untung gede-gedean (besar), tapi diberikan kepastian ada keuntungan," ujarnya pula.
Sudaryono menambahkan, hingga saat ini BGN telah melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap sekitar 3.400 usulan dapur MBG di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 480 titik di Indonesia Timur, seribuan di Indonesia Tengah, serta 1.900 titik di wilayah Sumatera dan Jawa.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya bersikap ekstra hati-hati dalam proses verval, agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi dipastikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kalau 3T harus ada special treatment (perlakuan khusus), harganya, anggarannya insentifnya harus pasti akan dibedakan," katanya lagi.