Nasional

BGN siapkan skema khusus perluasan MBG di wilayah 3T

BGN siapkan skema khusus perluasan MBG di wilayah 3T

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah masuk tahapan verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program.

"Sekitar 3.400 lokasi yang masuk tahap verifikasi dan validasi itu meliputi Indonesia bagian timur 480 lokasi, Indonesia bagian tengah 980 lokasi, termasuk yang terakhir ada 1.900 lokasi di Sumatera dan Jawa," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat.

Menurutnya, wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi harus mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi. Potensi jumlah SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 unit.

Untuk wilayah Jambi, terdapat sembilan lokasi yang saat ini sedang menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan di daerah 3T.

"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," tuturnya.

Ia menambahkan, BGN tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif bagi dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan.

Menurutnya, perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda, karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita sedang siapkan aturan, prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ucap Mas Dar.

Ia menegaskan, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus terhadap dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, dan komponen biaya kemahalan.

Mas Dar melanjutkan, untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, diperlukan skema tersendiri agar mitra yang membangun dapur memiliki kepastian dalam menjalankan program.

"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment (perlakukan khusus), mulai dari harga, anggaran, insentifnya itu pasti akan berbeda," ujar Mas Dar.