Ekonomi

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Siapa yang Paling Terpukul?

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Siapa yang Paling Terpukul?
Jakarta, CNN Indonesia

 (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau  sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur () yang berlangsung pada 17-18 November 2026.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen," ujar Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil RDG, Rabu (18/11).

Sejalan dengan kenaikan BI Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen.

Kenaikan BI Rate ini merupakan yang ketiga sepanjang 2026, setelah bank sentral menaikkan suku bunga pada Mei dan Juni.

Sebelumnya, BI telah menaikkan BI Rate total 100 bps sepanjang dua bulan tersebut, dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi.

Destry mengatakan keputusan tersebut juga diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen domestik non-deliverable forward (DNDF) lindung nilai kepada BI.

Kebijakan itu ditujukan untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

"Kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang makin kuat, serta upaya menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027," kata Destry.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan BI Rate paling cepat menekan keluarga yang memiliki cicilan dengan skema bunga mengambang (floating).

Syafruddin menjelaskan bank dapat menyesuaikan bunga pinjaman setelah masa peninjauan kontrak berakhir sehingga angsuran meningkat dan ruang belanja rumah tangga menyusut.

Ia menekankan bahwa calon pembeli rumah turut menghadapi syarat kemampuan bayar yang lebih berat. Namun, dampaknya tidak merata karena debitur dengan bunga tetap (fixed) masih terlindungi selama masa promosi berlaku.

Di sisi lain, keluarga tanpa pinjaman justru berpotensi memperoleh manfaat lewat stabilitas harga barang impor seiring terjaganya nilai tukar rupiah.

"Dalam jangka panjang, kredit mahal dapat menghambat usaha kecil. Perekrutan pekerja melemah ketika perusahaan menunda ekspansi," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Ia menambahkan kenaikan suku bunga memang berisiko memperlambat konsumsi rumah tangga dan investasi, meski penyesuaiannya berjalan bertahap.

"Pemerintah perlu melindungi pendapatan rentan melalui kebijakan tepat sasaran. Stabilitas moneter kehilangan makna sosial ketika pekerjaan produktif terus menyusut," jelas Syafruddin.

Adapun perbankan tidak serta-merta menaikkan seluruh bunga kredit secara serentak karena sangat bergantung pada persaingan, likuiditas, serta struktur pendanaan masing-masing.

Ketika cicilan mulai naik, rumah tangga yang memiliki utang akan cenderung memangkas pos belanja lainnya. Sementara di sektor korporasi, perusahaan bakal menunda proyek ekspansi apabila biaya modal sudah melampaui perkiraan keuntungan.

Merujuk data kredit konsumsi Oktober yang hanya tumbuh 4,73 persen secara tahunan, Syafruddin melihat permintaan rumah tangga memang belum sekuat kredit investasi yang masih tumbuh 21,32 persen.

Karena itu, perlambatan ekonomi yang mendalam belum bisa disimpulkan hanya dari satu keputusan RDG, melainkan bergantung pada seberapa lama rezim suku bunga tinggi bertahan dan bagaimana respons nilai tukar rupiah ke depan.

"Besarnya dampak bergantung pada durasi pengetatan dan respons rupiah. Kebijakan terbaik menjaga pembiayaan produktif sambil membatasi risiko inflasi," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat keputusan BI mengerek suku bunga menjadi sinyal bahwa stabilitas rupiah kini mendapat bobot perhatian lebih besar dalam kebijakan moneter, tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ronny, BI dihadapkan pada dilema kebijakan yang tidak mudah. Jika rupiah dibiarkan terus melemah, risiko kenaikan inflasi akibat barang impor (imported inflation) akan meningkat, kepercayaan investor berpotensi tertekan, serta biaya pembayaran utang maupun impor dalam valuta asing menjadi jauh lebih mahal.

Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan terlalu agresif, konsumsi dan investasi domestik justru ikut tertekan dan menghambat laju pertumbuhan.

Ia menyampaikan kenaikan BI Rate dinilai efektif untuk menahan tekanan rupiah dengan cara meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah, sekaligus mengurangi insentif pelaku pasar untuk memindahkan dana ke aset valuta asing.

Kendati demikian, daya tahannya tetap terbatas apabila tekanan kurs bersumber dari faktor eksternal, seperti penguatan dolar AS, kenaikan yield US Treasury, ketegangan geopolitik, maupun menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.

"Jadi, suku bunga bukan satu-satunya instrumen penyelamat rupiah. Intervensi valas, pendalaman pasar keuangan, penguatan arus investasi, dan kredibilitas kebijakan fiskal juga sangat menentukan," kata Ronny.

Terkait waktu dampaknya, Ronny menjelaskan pasar valuta asing umumnya langsung merespons sesaat setelah keputusan RDG diumumkan melalui perubahan ekspektasi dan perilaku investor.

Namun, ia menegaskan respons awal pasar bisa saja terbatas apabila keputusan tersebut sudah diantisipasi sebelumnya atau tekanan eksternal masih sangat kuat.

Penguatan rupiah yang sifatnya berkelanjutan juga tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen suku bunga. Dalam jangka pendek hingga menengah, Ronny menilai suku bunga tinggi mampu meredam arus modal keluar dan menjaga daya tarik aset domestik, tetapi bukan solusi struktural untuk persoalan nilai tukar.

Untuk jangka panjang, stabilitas mata uang garuda tetap menuntut fondasi ekonomi yang kokoh, mulai dari inflasi yang terkendali, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang sehat, peningkatan investasi langsung, perbaikan produktivitas, hingga kepastian kebijakan serta tata kelola ekonomi yang terjaga.

"Pemerintah dan BI harus bekerja bersama memperkuat fondasi ekonomi agar stabilitas rupiah tidak terus-menerus bergantung pada suku bunga tinggi," pungkasnya.

(ins)