Politik

BI rumuskan lima strategi perkuat tata kelola pangan Jawa

BI rumuskan lima strategi perkuat tata kelola pangan Jawa

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah merumuskan lima strategi untuk memperkuat tata kelola pangan di wilayah Jawa mulai dari integrasi data hingga perluasan pencatatan perdagangan antardaerah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Lima strategi tersebut menjadi hasil Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta, Jumat, yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah se-Jawa, Badan Pusat Statistik (BPS), serta akademisi.

"Lima strategi ini upaya untuk menghasilkan neraca pangan yang lebih akurat, konsisten, dan akuntabel," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jumat.

Strategi pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi potensi gangguan pasokan dan gejolak harga sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.

Kedua, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola data melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkala agar proses pemutakhiran data berjalan berkelanjutan.

Ketiga, mendorong evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data neraca pangan secara bertahap sehingga pertukaran informasi antarinstansi dapat berlangsung lebih efektif dan tidak lagi terkendala perbedaan sistem pencatatan.

Keempat, mempertajam metodologi pengumpulan dan penyusunan neraca pangan melalui penggunaan referensi data bersama serta mekanisme rekonsiliasi untuk menyelesaikan perbedaan angka produksi, stok, kebutuhan, dan perdagangan antarinstansi.

Kelima, memperluas perolehan data statistik baru, terutama pencatatan arus masuk dan keluar (inflow-outflow) komoditas pangan prioritas pada simpul perdagangan utama yang didukung kodifikasi pasar daerah secara nasional.

Rifki mengatakan lima strategi ini dilakukan untuk memastikan kemutakhiran neraca pangan wilayah Jawa karena merupakan salah satu kawasan strategis dalam rantai pasok pangan nasional.

Ketepatan informasi mengenai surplus dan defisit komoditas di setiap daerah di Jawa, kata dia, akan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan stabilitas harga terutama dalam menghadapi El .

Terlebih, pemerintah semakin perlu mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dibutuhkan penguatan data neraca pangan.

Inspektur Utama Badan Gizi Nasional Gustanty Dian Fitrilia menuturkan wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat sehingga membutuhkan proyeksi kebutuhan dan distribusi pangan yang terukur.

Untuk mendukung hal itu, BGN juga telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan mengusulkan integrasi data serta pengembangan sistem peringatan dini.