Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto akan hadir untuk mengisi keynote speech dalam Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sesi Sumatra di Medan, Sumatra Utara, Kamis (12/11).
Selain Bima Arya, akan hadir juga Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam forum ini.
Tema besar Forum Akselerasi Ekonomi Daerah adalah "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat".
Sementara untuk forum regional Sumatra akan mengusung tema secara spesifik "Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur - Akselerasi Ekonomi Sumatra". Forum diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antarpemimpin daerah.
Melalui forum itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya dari sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur.
Sejumlah kepala daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra juga dijadwalkan bakal hadir dalam acara ini.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari sisi kewilayahan, Sumatra menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi 22,55 persen, setelah Jawa sebesar 56,05 persen.
Meski memiliki kontribusi besar, pertumbuhan ekonomi Sumatra pada periode yang sama tercatat 4,95 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari 10 provinsi di Sumatra, Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52 persen. Berikutnya Sumatra Selatan sebesar 5,06 persen, Lampung 5,02 persen, Sumatra Utara 4,86 persen, Kepulauan Bangka Belitung 4,82 persen, Sumatra Barat 4,69 persen, Bengkulu 4,66 persen, Riau 4,65 persen, Aceh 4,13 persen, dan Jambi 3,91 persen.
Padahal, Sumatra memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kawasan ini menyumbang sekitar 70-75 persen produksi karet nasional dan 60 persen produksi crude palm oil (CPO) Indonesia.
Potensi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan industri pengolahan dan memperkuat nilai tambah ekonomi di daerah.
Namun, sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, potensi nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah penghasil. Tantangan lain mencakup kesenjangan antarwilayah dan konektivitas logistik yang perlu diperkuat.