Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya kemampuan kepala daerah dalam menjalin komunikasi dan membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, hubungan yang solid antarpimpinan daerah menjadi salah satu kunci untuk menjaga situasi yang kondusif dan memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11) malam. Aspek kepemimpinan dalam membangun sinergi dengan Forkopimda menjadi salah satu kategori penilaian dalam gelaran tersebut.
Bima mengatakan membangun hubungan dengan Forkopimda membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang baik. Kepala daerah perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, DPRD, hingga tokoh masyarakat.
"Ada strategi-strategi formal, kelembagaan, pertemuan resmi, ada juga strategi untuk membangun kedekatan secara informal," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Pengalaman Bima saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor menjadi contoh nyata pentingnya sinergi antarpimpinan daerah. Bima mengenang dukungan Kapolres Bogor saat itu dalam menertibkan aksi premanisme di pasar. Menurutnya, koordinasi yang baik antarpimpinan daerah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bima turut mengingatkan agar hubungan antara kepala daerah dan Forkopimda dibangun atas dasar profesionalitas, bukan kepentingan transaksional. Selain memperkuat koordinasi, hubungan tersebut harus menjadi ruang untuk saling mendukung sekaligus mengingatkan.
"Karena itu kami titip kepada para kepala daerah untuk terus membangun hubungan sinergi yang sangat baik dengan Forkopimda, tolong-menolong dalam kebaikan dan tentu saling mengingatkan," pungkasnya.
Bima menilai sinergi yang terbangun dengan baik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban dan menindak berbagai persoalan di daerah. Hal ini seperti pungutan liar dan gangguan ketertiban oleh pihak-pihak tertentu.