Politik

Bina Marga tegaskan JPO Tebet Eco Park tak boleh dilintasi motor

Bina Marga tegaskan JPO Tebet Eco Park tak boleh dilintasi motor

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan menegaskan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Tebet tak boleh dilintasi motor.

"Menurut aturan dari peraturan Permen PU tidak diperbolehkan JPO dinaiki atau dilintasi oleh kendaraan motor," kata Kasatpel Bina Marga Kecamatan Tebet, Timmy Jonas kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Timmy menanggapi aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Tebet, Jakarta Selatan, yang viral di media sosial.

Aksi tersebut menuai sorotan lantaran JPO yang semestinya menjadi fasilitas khusus pejalan kaki justru digunakan sebagai jalur alternatif kendaraan bermotor.

Menanggapi kejadian tersebut, dia mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai aksi pemotor yang melintasi JPO tersebut.

Timmy menjelaskan, JPO yang melintasi jalan tol di kawasan Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Subroto merupakan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, JPO tidak diperbolehkan digunakan atau dilintasi kendaraan bermotor. JPO yang dibuat landai itu bertujuan membantu mobilitas sepeda dan pengguna koper.

"Bentuk JPO yang dibuat landai adalah untuk membantu melintas sepeda dan koper, bukan untuk kendaraan bermotor," katanya.

Terkait penertiban pengendara yang menerobos JPO, Timmy menyebut penanganannya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Kasatpel Perhubungan Kecamatan Tebet, Firdaus mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Kecamatan Tebet untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Namun, upaya pengawasan yang dapat dilakukan Dishub saat ini masih berupa penjagaan secara berkala.

Adapun pemasangan sarana atau prasarana penghalau sepeda motor di JPO merupakan kewenangan Bina Marga.

"Upaya kami hanya penjagaan berkala, karena terkait teknis pemasaran prasarana penghalau motor, merupakan kewenangan Bina Marga," kata dia.

Firdaus menambahkan, identitas pengendara yang melintas di JPO tersebut sulit diketahui. Ia menduga pengendara bisa berasal dari lingkungan sekitar maupun wilayah lain yang sengaja memanfaatkan akses JPO untuk memangkas waktu perjalanan.

Padahal, tindakan tersebut bukan hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas penyeberangan.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar fasilitas publik harus digunakan sesuai peruntukannya.