JAKARTA -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pengawalan realisasi investasi sebesar Rp17 triliun melalui Desk Investasi Makassar. Layanan tersebut akan menjadi pusat koordinasi investasi bagi 14 provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pembentukan Desk Investasi merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Kehadiran layanan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menangani persoalan investasi di Indonesia Timur.
"Dan ini harus dimanfaatkan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota," kata Todotua dalam kegiatan Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi Makassar akan melayani enam provinsi di Sulawesi, dua provinsi di Maluku, dan enam provinsi di Papua. Makassar menjadi pusat koordinasi untuk menyiapkan peluang investasi, menyelesaikan hambatan usaha, serta mengawal pelaksanaan proyek hingga terealisasi.
Todotua menjelaskan, keberadaan Desk Investasi tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pelayanan perizinan. Pemerintah juga ingin membantu daerah mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi proyek investasi, sekaligus memastikan kesiapan lahan dan berbagai kebutuhan investor.
"Kita juga mau masuk terhadap apa potensi-potensi daerah sehingga konsolidasi kita ini bisa lebih baik," ujarnya.
Menurut Todotua, sejumlah hambatan investasi masih berkaitan dengan persoalan perizinan, lahan, lingkungan hidup, hingga koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut membutuhkan penyelesaian langsung melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Untuk memperkuat pelayanan di Makassar, BKPM menempatkan dua personel khusus yang akan bertugas secara langsung di daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi ruang kerja bagi personel tersebut di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Jadi mohon izin Pak Gub ini nanti kami titipkan dua yang akan stay di Kota Makassar," kata Todotua.
Pembentukan Desk Investasi Makassar merupakan bagian dari strategi pemerintah mengawal target realisasi investasi Rp100 triliun melalui lima kelompok wilayah layanan. Desk Jakarta mendapat target Rp40 triliun, disusul Makassar Rp17 triliun, Balikpapan Rp16 triliun, Semarang Rp14 triliun, dan Medan Rp13 triliun.
Todotua menjelaskan, pemerintah terus memperkuat layanan investasi di berbagai daerah untuk mengatasi persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan proyek. Sebelumnya, BKPM telah mengembangkan layanan serupa di Batam, Bali, Medan, dan Semarang.
Secara nasional, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.041,3 triliun pada 2026. Hingga September 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target tahunan.
Penguatan Desk Investasi Makassar diharapkan mempercepat penyelesaian hambatan proyek sekaligus membuka peluang investasi baru di Indonesia Timur. Pemerintah menargetkan peningkatan realisasi penanaman modal dan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.